MUI Cimahi Nilai Aksi Anarkistis di Jakarta Cederai Demokrasi

CIMAHI - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cimahi turut berduka cita dengan adanya korban tewas dalam demo yang menolak hasil pemilu di Bawaslu dan KPU RI.

Namun di sisi lain, aksi demo yang dilakukan pada Selasa (21/5/2019) malam hingga Rabu (22/5/2019) dini hari, di saat banyak orang melakukan ibadah untuk mengisi bulan Ramadhan juga disesalkan karena dinilai tidak menghormati umat Islam.

"Kami menyayangkan pecahnya kerusuhan dalam aksi gerakan nasional kedaulatan rakyat di depan Kantor Bawaslu RI. Seharusnya massa aksi tidak berbuat hal yang merugikan. Apalagi sampai ada korban enam orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka," kata Ketua MUI Kota Cimahi KH Allan Nur Ridwan kepada wartawan, Kamis (23/5/2019).

Dia menilai, seharusnya semua pihak fokus beribadah karena kemarin malam adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan (Nuzulul Quran). Sehingga sangat disayangkan ketika terjadi bentrok dan kerusuhan yang berlangsung dari malam hingga dini hari.

Apa yang dilakukan oleh para perusuh itu malah memecah belah bangsa dan memberikan citra negatif kepada umat khususnya muslim.

"Selama ini kami sudah imbau agar jangan sampai ikut aksi 22 Mei, kalau memaksa ikut ya dengan damai, bukan seperti itu," ujar dia.

Terlepas dari kondisi tersebut, pihaknya mengapresiasi kinerja dari KPU, Bawaslu, dan semua pihak yang telah menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan baik hingga selesai.

Tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang telah diumumkan sebagai pemenang oleh KPU. Dia berharap presiden dan wakil presiden terpilih bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Beberapa hari sebelumnya, kata Alan, sejumlah pimpinan pondok pesantren, cendekiawan muslim, ulama dan tokoh agama lainnya menggelar Multaqo yang melarang aksi tersebut. Negara ini punya undang-undang dan ada hukum yang harus dipatuhi sehingga tidak bisa dengan melakukan gerakan inkonstitusional. Oleh sebab itu, pihaknya mendukung segala bentuk yang melawan hukum harus ditindak tegas.

"Harus ada kontrol dari pemerintah agar kondusivitas terjaga sehingga memberikan rasa tentram dan nyaman di masyarakat," pungkasnya.