Bupati Cellica Imbau Warga Karawang Tak Ikut Aksi di Jakarta

Senin, 20 Mei 2019 - 16:27 WIB
Bupati Cellica Imbau Warga Karawang Tak Ikut Aksi di Jakarta
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Foto/Dok SINDOnews
A A A
KARAWANG - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan, Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 yang jatuh 20 Mei 2019 ini harus menjadi momentum bagi warga Karawang untuk tetap menjaga kekondusifan dan persatuan Indonesia. Karena itu, setiap persoalan bangsa harus diselesaikan dengan cara konstitusi, apalagi jika itu merupakan persoalan politik.

"Kita kan baru saja selesai menyelenggarakan pesta demokrasi yang berjalan dengan aman dan kondusif. Kondisi ini harus tetap kita jaga dengan baik dan jangan sampai ada pihak yang berupaya membuat situasi menjadi kurang baik. Jika ada persoalan terkait penyelenggaraan pilpres harus diselesaikan menurut konstitusi yang ada. Bilamana ada pihak yang berbuat tidak konstitusional, maka warga Karawang tidak ikut-ikutan," kata Cellica saat memimpin Upacara Hari Kebangkitan Nasional di Plaza Pemda, Senin (20/5/2019).

Cellica meminta warga Karawang menolak ajakan sejumlah pihak untuk melakukan aksi people power yang digagas sejumlah tokoh politik nasional. Alasannya, aksi people power merupakan bentuk penolakan kelompok tertentu terkait hasil pilpres.

"Harusnya ini diselesaikan secara konstitusional, bukan malah turun ke jalan. Makanya saya mengimbau warga Karawang untuk tidak datang ke Jakarta mengikuti aksi people power," ujarnya.

Cellica mengatakan, latar belakang munculnya gerakan people power merupakan persoalan politik yang harus diselesaikan secara konstitusional. Jika semua persoalan diselesaikan di jalanan,sangat mengancam kekondusifan di daerah atapun nasional. "Kalau memang menemukan bukti adanya kecurangan kan ada salurannya untuk menyampaikan itu, bukan di jalanan," kata Cellica.

Menurut Cellica, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah berkerja keras menyelenggarakan pemilu dengan baik dan aman. Secara umum penyelenggaraan pemilu sudah berjalan sesuai dengan koridor sehingga bisa diterima masyarakat.

"Kita juga tahu hasil dari pemilu itu bisa diakses oleh seluruh warga, jadi semua dilakukan secara terbuka. Jika memang ada persoalan ya selesaikan menurut hukum yang ada," tegasnya.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.1756 seconds (0.1#10.140)