Legislator dari PKB Bakal Dipecat Jika Ingkar Janji Kampanye

Minggu, 19 Mei 2019 - 22:36 WIB
Legislator dari PKB Bakal Dipecat Jika Ingkar Janji Kampanye
Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda menginstruksikan seluruh caleg PKB terpilih untuk menunaikan janji kampanyenya bila tak ingin dipecat, Minggu (19/5/2019). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A A A
BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan peringatan keras kepada seluruh calon anggota legislatif (caleg) terpilih untuk menunaikan janji kampanyenya jika tak ingin dipecat.

Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda menegaskan, seluruh caleg PKB terpilih wajib fatsun terhadap aturan partai. Pihaknya tidak menghendaki seluruh caleg PKB terpilih tidak disiplin terhadap aturan partai.

"Saya keras, aturan partai akan ditegakkan secara sungguh-sungguh. Tidak boleh lagi ada anggota dewan yang terpilih dari partai tidak disiplin dan tidak mengikuti semua instruksi partai," tegas Huda dalam Bimbingan Teknis dan Verifikasi Caleg PKB Terpilih di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung, Minggu (19/5/2019).

Selain menuntut seluruh caleg PKB terpilih disiplin terhadap aturan partai, Huda juga menegaskan, seluruh caleg PKB terpilih wajib merealisasikan janji-janji kampanyenya saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu.

"Saya akan tegas ketika ada anggota dewan yang tidak aspiratif, tidak memperjuangan kepentingan konstituen, tidak menjaga marwah partai, akan kita pecat kapan pun," tegas Huda lagi.

Dalam kesempatan itu, Huda pun menyampaikan sejumlah instruksi bagi caleg PKB terpilih. Pertama, melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Bahkan, kata Huda, pihaknya sengaja menghadirkan ahli pelaporan harta kekayaan, agar para caleg PKB terpilih tidak salah membuat LHKPN.

"Di undang-undang disebutkan, kalau ada caleg terpilih yang tak melaporkan harta kekayannya langsung didiskualifikasi. Dia tidak boleh dilantik jadi diganti pemenang selanjutnya," terangnya.

"Jangan sampai 136 caleg DPRD kabupaten/kota plus DPRD provinsi 12 orang ini bermasalah. Jadi kami datangkan konsultan yang khusus mengetahui pelaporan LHKPN," sambung Huda.

Intruksi kedua, lanjut Huda, DPW PKB Jabar menginstruksikan seluruh caleg PKB terpilih, khususnya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bahkan, kata Huda, untuk mendukung tugas tersebut, pihaknya akan membuat aplikasi khusus. Sehingga, aktivitas seluruh caleg terpilih bisa terpantau.

"Mereka harus benar-benar menunaikan janji yang sudah dikampanyekan dalam pemilu 2019," ujarnya.

Terakhir, pihaknya menginstruksikan seluruh caleg PKB terpilih wajib mengikuti sekolah politik yang akan dibuat oleh PKB Jabar. Kehadiran sekolah politik tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja seluruh caleg PKB terpilih saat bertugas sebagai anggota legislatif.

"Bulan Juli (2019) akhir kami akan bikin, namanya Sekolah Politik PKB. Selama 10 hari, mereka akan digembleng menjadi legislator terbaik," tandasnya.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 3.0344 seconds (0.1#10.140)