alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Kelompok Cipayung Nilai People Power Inkonstitusional

Agus Warsudi
Kelompok Cipayung Nilai People Power Inkonstitusional
Ketua Umum PB HMI Saddam Al Jihad didampingi Ketua Umum GMNI, GMKI, PMII, PMKRI, dan lain-lain saat membacakan deklarasi Gerakan Indonesia Damai di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (18/5/2019). Foto/Istimewa

JAKARTA - Puluhan Ketua Umum Organisasi Kepemudaan Indonesia (OKP) dan aktivis Cipayung Plus berkumpul dalam acara buka bersama di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

Hadir pada acara tersebut, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqie, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Masdar F Mas'udi, Bursah Zarnubi, Maruarar Sirait, Ray Rangkuty, Adi Prayitno, aktivis kolompok Cipayung Plus dan mahasiswa.

Mereka mendeklarasikan Gerakan Indonesia Damai menjelang Pengumuman Pemenang Pemilihan Presiden-Wakil Presiden pada 22 Mei 2019 mendatang. Tema deklarasi adalah "Merajut Persatuan, Memperkokoh Demokrasi Kontitusional".



Teks deklarasi dibacakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Saddam Al Jihad. Terdapat sembilan poin pernyataan sikapĀ dalam deklarasi tersebut.Ā 

Berikut 9 poin pernyataan sikap Gerakan Indonesia Damai:

Jaga Persatuan dan Kedamaian dengan Menjujung Tinggi Hukum.

Kami elemen generasi muda yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Damai, setelah mencermati dinamika politik menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019, menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Mengimbau segenap elemen bangsa agar selalu menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Mari kita hiasi bulan Ramadhan yang suci ini dengan memperkuat silaturahmi antaranak bangsa, memperbanyak amal kebajikan, dan menyetop narasi-narasi bernuansa kebencian yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

2. Sebagai bangsa, kita patut bersyukur telah dapat melaksanakan Pemilu 2019 secara damai, aman, dan jurdil. Partisipasi pemilih juga sangat tinggi, di atas 80 persen. Sejauh ini dunia internasional memberikan penilaian positif terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia yang disebut sebagai pemilu terumit di dunia karena menggabungkan secara serentak pemilu presiden dan pemilu legislatif dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Sukses Pemilu 2019 semakin memperteguh posisi Indonesia sebagai role model negara berpenduduk mayoritas Islam yang berhasil menerapkan demokrasi dengan baik.

3. Kami memberikan apresiasi kepada jajaran KPU dan Bawaslu, dari tingkat pusat sampai pelosok daerah, karena secara umum telah berhasil menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan jurdil dan transparan. Apresiasi juga layak diberikan kepada jajaran TNI-Polri yang telah mengawal jalannya Pemilu 2019 sehingga berlangsung aman dan lancar sejak masa kampanye hingga proses perhitungan saat ini.

4. Meskipun Pemilu 2019 secara umum berjalan baik, sebagai pewaris masa depan bangsa kami merasa risau melihat sejumlah masalah dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Berbagai penyakit lama yang menyertai pemilu di Indonesia masih marak terjadi, mulai dari praktik politik uang, penggelembungan suara, hingga aparat negara yang tidak netral. Kami menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan mendalam atas 400 lebih petugas KPPS yang wafat serta hampir 4000 petugas KPPS yang harus dirawat karena sakit akibat beban tugas yang berat. Berbagai masalah ini harus segera dievaluasi secara konprehensif untuk menyempurnakan Pemilu mendatang agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

5. Mengimbau para peserta Pemilu 2019 agar dapat menyikapi hasil pemilu dengan bijak, sesuai komitmen Siap Menang dan Siap Kalah yang telah dideklarasikan sebelum pelaksanaan masa kampanye. Pemilu adalah jalan demokrasi, jalan damai bagi masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Ujian keberhasilan Pemilu bukan hanya diukur dari prosesnya, tapi juga terletak pada kesediaan para pihak yang mengikuti kontestasi untuk menerima hasil pemilu sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.

6. Menolak upaya delegitimasi terhadap KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu yang dibentuk sesuai amanat Undang-undang. Para peserta Pemilu 2019 yang merasa dicurangi atau diperlakukan tidak adil, sepatutnya menggugat atau menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan mekanisme konstitusional seperti Bawaslu, DKPP, dan Mahkahmah Konstitusi (MK). Bukan melakukan people power dengan mengerahkan massa dalam jumlah besar ke jalanan.

7. People power dalam bentuk mengerahkan massa ke jalanan untuk menolak hasil Pemilu, apalagi jika ditujukan sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah, adalah langkah inkonstitusional. Kami menolak langkah people power seperti dimaksud karena berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat, dapat memicu terjadinya adu kekuatan massa di jalanan yang jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

8. Mari kita jaga kedamaian pasca-Pemilu 2019 dengan menjunjung tinggi norma hukum dan terus memperkuat solidaritas antaranak bangsa.

9. Kami percaya bahwa seluruh jajaran TNI-Polri akan selalu solid bersatu menjaga ketertiban umum, memberi rasa aman di tengah masyarakat, mengawal konstitusi, dan menjaga keutuhan NKRI.



(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif