Warga dan Buruh Cimahi Diimbau Tidak ke Jakarta pada 22 Mei

CIMAHI - Merebaknya isu gerakan people power pada tanggal 22 Mei 2019 membuat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengimbau agar warga di Kota Cimahi dan kalangan buruh untuk tidak pergi ke Jakarta pada tanggal tersebut. Hal itu diungkapkannya dalam deklarasi damai seusai Pileg dan Pilpres 2019 yang digagas oleh elemen masyarakat buruh dan mahasiswa serta turut dihadiri oleh Kapolres Cimahi AKBP Rusdy Pramana Suryanagara.

"Saya menyeru dan mengimbau kepada seluruh warga Kota Cimahi dan juga kalangan buruh untuk tidak ke Jakarta tanggal 22 Mei 2019. Biarkanlah proses itu (Pilpres) diputuskan oleh lembaga yang berwenang (KPU), jadi percayakan pada mereka," kata Ajay, Sabtu (18/5/2019).

Menurutnya, proses pemilu adalah hal biasa karena akan berulang lagi pada tahun 2024 nanti. Yang namanya kompetisi pasti ada yang menang dan kalah. Masyarakat tinggal berdoa agar hasil pemilu adalah yang terbaik bagi bangsa dan negara. Siapa pun yang menang semoga bisa mewujudkan persatuan dan membawa kemajuan bagi Bangsa Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

"Saya sudah mengikuti proses pemilu sebanyak enam kali, tapi memang pemilu kali ini marak dengan hoaks sehingga membuat suasana 'panas'. Oleh karena itu bijaklah menggunakan media sosial agar tidak menciptakan suasana resah di masyarakat," ujarnya.

Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Cimahi Edi Suherdi menyebutkan, deklarasi damai ini diikuti oleh organisasi buruh seperti SBSI 92, SPN, SPSI, GOBSI, FSPMI, dan mahasiswa dari BEM Unjani. Pihaknya bersama elemen masyarakat dan mahasiswa Cimahi berkomitmen menjaga suasana kondusif di Kota Cimahi serta menolak langkah-langkah inkonstitusional.

Pernyataan sikap buruh yakni mendukung dan bersinergi dengan TNI, Polri serta menyerahkan hasil pilpres maupun pileg kepada rapat pleno KPU Pusat. Menolak aksi anarkistis dan gerakan people power, serta menolak tindakan inkonstitusional demi Indonesia aman dan damai.

"Buruh di Cimahi sudah sepaham untuk menjaga Indonesia aman. Hal itu dibuktikan, meski banyak buruh yang jadi peserta pileg semuanya tetap damai dan menyerahkan hasil keputusan kepada KPU," tuturnya.