alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Perkaya Perda CSR, DPRD Purwakarta Studi Banding ke Pekalongan dan Batang

Asep Supiandi
Perkaya Perda CSR, DPRD Purwakarta Studi Banding ke Pekalongan dan Batang
Ketua DPRD Purwakarta Sarif Hidayat (kanan) menyerahkan cinderamata kepada perwakilan Sekretariat DPRD Batang. Foto/SINDOnews/Asep Supiandi

PURWAKARTA - DPRD Purwakarta membidik Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, untuk studi banding dalam pembuatan peraturan daerah (perda) tentang corporate social of responsibility (CSR).

Perda ini menjadi yang terakhir dibuat oleh anggota DPRD periode 2014-2019 terutama yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) C.

Sebanyak 11 anggota Pansus C yang terdiri dari lintas fraksi dan komisi berkomitmen untuk bekerja secara maraton untuk menyelesaikan pembuatan regulasi tersebut.



Mereka pun ingin memadukan keunggulan-keunggulan kabupaten atau kota lain dalam hal pengelolaan CSR. Sehingga Perda CSR bisa memberikan kemanfaatan besar bagi masyarakat Purwakarta.

“Untuk kabupaten kota luar Provinsi Jawa Barat sebagai sasaran kegiatan, ya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang kami datangi. Sebelumnya kami juga mengkaji pengelolaan CSR di Bandung dan Cimahi,” kata salah seorang anggota Pansus C DPRD Purwakarta, Isep Saprudin Yahya kepada SINDOnews di sela-sela kunjungannya di DPRD Kabupaten Batang, Kamis (16/5/2019).

Selama ini, menurutnya, belum ada perda di Kabupaten Purwakarta berkaitan dengan pengelolaan CSR. Padahal, di kabupaten itu terdapat banyak potensi yang digali. Terlebih adanya zona industri menjadikan CSR memiliki peranan vital dalam menopang pembangunan di Purwakarta.

Sementara itu, Ketua DPRD Purwakarta, Sarif Hidayat, yang juga ikut rombongan ke Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang berharap, komunikasi dengan DPRD di kedua wilayah itu untuk lebih diintensifkan agar dapat menyerap hal-hal positif demi kesempurnaan perda yang akan dibuat.

“Komunikasi dibangun tidak hanya sebatas kunjungan langsung. Namun dijalin melalui komunikasi secara tidak langsung dengan dialog online. Harapannya, perda ini bisa segera dibuat untuk kemanfaatan masyarakat Purwakarta,” tandas Sarif.



(awd)