Kerap Lempar Bola Panas, Wabup Hengki Kurniawan Dikritik KNPI

Kamis, 16 Mei 2019 - 13:02 WIB
Kerap Lempar Bola Panas, Wabup Hengki Kurniawan Dikritik KNPI
Wabup Bandung Barat Hengki Kurniawan. Foto/Dok SINDOnews
A A A
BANDUNG BARAT - Pernyataan Wakil Bupati (Wabup) Bandung Barat Hengki Kurniawan yang kerap mengkritik kebijakan Bupati Aa Umbara Sutisna mendapat sorotan dari tokoh kepemudaan di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kondisi itu dinilai membuat gaduh dan semakin memperjelas ada disharmoni di antara keduanya, sehingga membuat ASN dan masyarakat KBB trauma pengalaman bupati dan wabup KBB yang selalu tidak pernah akur kembali terulang.

"Pernyataan Wabup Hengki sering melempar bola panas dan polemik di masyarakat itu tidak baik karena membuat kegaduhan dan mencirikan jika ada disharmoni antara bupati dan wakil bupati," kata Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) KBB Lili Supriatna kepada wartawan di Padalarang, Kamis (16/5/2019).

Lili menilai, sebagai wakil bupati semestinya ucapan atau statement Hengki Kurniawan harus mencirikan sebagai seorang negarawan. Apa yang disampaikan harus dipertimbangkan matang-matang, jangan asal ucap. Sebab, ketika sudah tersampaikan apalagi diposting di dalam media sosial, masyarakat bisa langsung melihat dan memberikan penilaian.

Dia mencontohkan, soal kritikan Hengki terkait mutasi dan rotasi jabatan yang saat ini sedang menghangat, bahwa dia merasa tidak dilibatkan. Sebelumnya pernah juga mencuat perbedaan pandangan antara pernyataan Bupati Aa Umbara dan Hengki soal dugaan PNS berpolitik, lalu permasalahan KONI, dan beberapa lainnya. Semestinya pernyataan bupati dan wakil bupati harus saling menguatkan, bukan malah saling kontra atau serang.

"Itu tidak baik di mata publik. Pejabat SKPD pasti bingung melihat tingkah pimpinannya, jangan sampai ada dua matahari di pemerintahan. Kalaupun ada perbedaan sebaiknya di komunikasikan dulu di internal sebelum disampaikan ke luar dan jadi opini di publik," pintanya.
Kerap Lempar Bola Panas, Wabup Hengki Kurniawan Dikritik KNPI

Dirinya menduga ada komunikasi yang salah atau ada saluran yang tersumbat di antara bupati dan wakil bupati. Di sinilah semestinya peran dari tim koalisi partai pendukung bisa menjembatani atau mencairkan suasana sehingga disharmonisasi berubah jadi harmonis. Sebab yang tampak sekarang seperti wakil bupati yang tidak diberi peran, padahal bupati sudah membagi tugasnya sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satunya adalah, wakil bupati memiliki tugas membantu bupati dalam memimpin jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memantau dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pemerintahan, dan memberi saran serta pertimbangan.

"Wabup itu kan bukan LSM atau artis yang sedang bermain sinetron di pemerintahan. Sekarang bukan waktunya pencitraan atau saling serang, sebagai satu paket pemenang pilkada, bupati dan wakil harus memikirkan untuk mewujudkan visi misi sesuai janji kampanye untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.8112 seconds (0.1#10.140)