alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Ulama dan Habaib se-Jabar Sepakat Tolak People Power

Agus Warsudi
Ulama dan Habaib se-Jabar Sepakat Tolak People Power
Ratusan ulama, habaib, dan pimpinan pondok pesantren se-Jabar menggelar pertemuan di Bandung. Foto/SINDOnews/Agus Warsudi

BANDUNG - Ulama, habaib, dan pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat mengajak umat menolak segala bentuk tindakan inkonstitusional pasca-Pemilu 2019.

Imbauan itu disampaikan para ulama saat menggelar acara Multaqo Ulama, Habaib, dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Provinsi Jawa Barat Demi Indonesia Damai di Malibu Dome Conventionl Hall, Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung Rabu (15/5/2019) petang.

Pertemuan tersebut dihadiri ratusan tokoh agama dari berbagai kota dan kabupaten di Jabar. Itu terlihat dari faftar hadir yang diisi oleh mereka. Pertemuan itu juga sekaligus buka bersama.



Para tokoh agama Islam itu juga meminta umat menghindari segala bentuk provokasi, fitnah, dan kekerasan selama dan sesudah bulan puasa.

"Jangan terpancing untuk melakukan tindakan inkonstitusional baik langsung maupun tidak langsung. Sebab, tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarah kepada tindakan bughat (memberontak)," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar KH Rachmat Syafei.

Rachmat mengemukakan, pertemuan tersebut digelar untuk mengingatkan masyarakat Jabar dalam menyikapi situasi yang berkembang pascapilpres dan pileg. Menurut Rachmat, banyak pernyataan elite politik yang tidak sesuai dengan bukti, bahkan mengajak masyarakat melakukan people power.

"Itu (ajakan people power) jangan diikuti. Karena people power dalam sistem kenegaraan itu mengganggu pemerintahan yang sah, bisa mengarah pada bughat, dalam fikih artinya memberontak," ujar dia.

Rachmat menuturkan, people power bisa mengarah ke tindakan inkonstitusional. Pertemuan itu juga untuk memberi arahan kepada tokoh agama di setiap kota kabupaten di Jabar yang tergabung di MUI agar mereka mengajak umat tidak ikut-ikutan memprovokasi dan terlibat dalam gerakan people power.

"Dalam istilah kenegaraan, itu (people power) disebut makar, ada niat untuk mengganggu keabsahan pemerintahan sendiri," tutur Rachmat.

Dia mengungkapkan, bisa saja MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap gerakan people power karena termasuk inkonstitusional dan termasuk bughat.

"Artinya people power bisa dikenai fatwa haram karena dalam fiqih masuk kategori bughat yang artinya menggulingkan pemerintahan yang sah. Bughat itu dilarang, haram, dan harus diperangi," ungkap Ketua MUI.

Diketahui, pernyataan people power menyeruak pascapemungutan suara pada 17 April. Kondisinya makin memanas setelah calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pemilu 2019. Padahal pengumuman resmi hasil pemilu baru digelar pada 22 Mei.

"KPU sekarang sedang melaksanakan tugasnya merekapitulasi hasil suara dan akan diumumkan pada 22 Mei 2019. Tidak usah diganggu, tunggu saja hasil resmi, kalaupun ada kecurangan, ada mekanisme hukum yang mengatur. Tidak usah disampaikan di jalanan, langsung sampaikan secara proporsional," kata Rahmat.

Ketua MUI Tasikmalaya Ate Mussodiq Bahrum mengatakan, pihaknya mengajak umat tidak terpecah belah karena pilpres. "Persatuan itu mahal. Kita harus jaga persatuan dan kesatuan bangsa, jaga ukhuwah, kembali ke NKRI, harus kita pertahankan. Saya tidak kenal Jokowi atau Prabowo, yang penting bagi kami, Indonesia aman," ujar Ate.

Dia mengemukakan, persatuan umat Islam juga mahal. Umat Islam di Indonesia sangat besar, jangan diadu. Jadi, persatuan itu lebih penting daripada pemilu.

"Saya mengapa menggebu-gebu, takut Indonesia di-Suriah-kan, Indonesia di-Afghanistan-kan. Afghanistan udah jadi kaya apa, miskin. Kalau kita tidak berkpela dingin, ulama tidak menyejukkan, bisa mundur Indonesia. Aman itu mahal," ujar dia.

Disinggung tentang sikap politik mayoritas masyarakat di Tasikmalaya, Ate menuturkan, dulu Islam bukan Nahdlatul Ulama (NU). Sebagian besar masyarakat arah politiknya Daarul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). "Iya (DI/TII). Udah dari dulunya lah, gitu. Saya udah enggak aneh kalau Jawa Barat seperti ini," tutur Ate.

Ditanya tentang masyarakat Tasikmalaya bakal banyak yang terlibat dalam pengerahan massa ke Jakarta pada 22 Mei, menurut Ate hanya sedikit, minoritas.

"Sedikit, kok, minoritas (yang ingin terlibat dalam aksi people power 22 Mei). Bukan masalah diredam, tapi dicerdaskan bahwa ini perlu persatuan. Bahwa siapa saja yang menang harus terima lah, begitu. Ini kan sudah ada mahfudnya siapa yang menang," ungkap Ketua MUI Tasikmalaya ini.

Menurut Ate, masyarakat Tasikmalaya menolak people power. "Semua perlu cerdas, tanggung jawab. Ini kepentingan negara. Ini perlu sikap negarawan. Kalau bisa rekonsiliasi lah. Ini para elite-elite tingkat nasional rekonsiliasi lah, ini akan selesai," tandas Ate.



(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif