alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

PMII Se-Priangan: Kami Menolak Provokasi People Power

Jani Noor
PMII Se-Priangan: Kami Menolak Provokasi People Power
Sejumlah pengurus PMII se-Priangan berkumpul menyikapi wacana aksi massal people power di Kota Tasikmalaya, Selasa (14/5/2019). Foto/SINDOnews/Jani Noor

TASIKMALAYA - Para Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Priangan Timur (Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Banjar, dan Ciamis) menyikapi rencana aksi massa atau people power pada 22 Mei 2019.

Aksi massa yang digagas sejumlah elite politik yang berafiliasi ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Sandi itu dinilai berlebihan karena people power dalam negara demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu).

Para Ketua PMII itu pun sepakat menolak aksi tersebut karena sejarah aksi massa yang melibatkan jutaan rakyat telah selesai. Sehingga sangat tidak elok lagi di era reformasi ini ada istilah people power.



"People power lebih didesain asing. Contoh penggulingan Sukarno yang dibekingi Amerika, termasuk Suharto," kata Ketua PMII Cabang Kota Tasikmalaya Imam Farid, Selasa (14/5/2019).

Menurut Imam, prasyarat terjadinya aksi massa saat era Sukarno dan Suharto sangat terpenuhi. Salah satu contoh jabatan presiden yang tak dibatasi.

"Kalau sekarang (era reformasi) kan cuma dua periode atau 10 tahun. Kalah Pemilu 2019, ya nyalon nanti di 2024. Jangan korbankan rakyat," ujarnya.

Untuk itu, PMII Kota Tasikmalaya mengecam segala aksi massa yang bisa dimungkinkan pada kekacauan bangsa karena people power di negara demokrasi adalah pemilu.

Ketua PMII Kabupaten Tasikmalaya Lutpi Lutpiansyah menilai rencana aksi massa nanti bisa menjurus ke pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Dia sangat tidak setuju karena saluran pergantian kekuasaan sudah dilakukan dengan pemilu.

Maka, sebagai generasi bangsa yang lahir di era reformasi tidak akan menerima bangsa ini tumpah darah hanya gara-gatra urusan pilpres.

"Amanat reformasi saja masih ada yang belum tuntas. Ini malahan mau berbuat di luar konstitusi," tuturnya.

Lutpi pun menyatakan dalam demokrasi modern, kekuasaan rakyat dijalankan oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Sehingga sebenarnya people power atau kekuatan rakyat dalam demokrasi adalah menggunakan hak suaranya dalam pemilu untuk memilih wakilnya seperti memilih Presiden.

"Ya kalau kalah pilpres pakai saja ranah konstitusional. Toh aturan mainnya sudah jelas. Kalau tak puas lagi, ya nyalon lagi nanti 2024," ucapnya.

Ketua PMII Ciamis Ropik Muhsin menjamin gerakan mahasiswa saat ini sudah melek, mana gerakan rakyat murni dan mana yang ditumpangi. Mahasiswa Ciamis, sudah cerdas sehingga tak akan tergiur dengan istilah people power yang berujung pada kekacauan bangsa.

"Kami dukung kekuatan rakyat hasil pemilu karena suara itu sejatinya kekuatan rakyat. Bukan suara bising di jalanan meski aksi dijamin undang-undang. Kami menolak people power," ujarnya.

Ketua PMII Kota Banjar, Irvan pun senada bahkan menjamin tidak akan ada mahasiswa Banjar yang ikut-ikutan aksi yang bertujuan mengacaukan pemerintahan.



(awd)