Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Legislator Minta Emil Prioritaskan Sosok Internal Jabat Kadinkes
Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil diminta memprioritaskan sosok internal Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar untuk mengisi jabatan Kepala Dinkes (Kadinkes) yang baru dibanding eksternal.
Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menyikapi seleksi Kadinkes Jabar yang hingga kini masih berjalan. Menurut dia, Gubernur harus mengedepankan aturan dan aspek kualitas dalam memilih sosok Kadinkes Jabar.
"Kami berharap, sosok Kepala Dinkes Jabar memiliki keahlian di bidang kesehatan. (Jabatan Kadinkes Jabar)harus diserahkan kepada ahlinya," kata Daddy di Bandung, Jumat (3/5/2019).
Dadi juga berharap, kandidat Kadinkes Jabar yang terpilih nanti berasal dari Jabar agar mengetahui kondisi Jabar sebenarnya. Terlebih, banyak warga Jabar yang berkualitas untuk menempati jabatan tersebut.
"Penduduk Jawa Barat paling banyak, masak enggak ada yang bisa. Kalau dari internal ada yang memadai, kenapa tidak. Itu artinya sangat mungkin," ujar dia.
Sementara itu, anggota DPRD Jabar lainnya Abdul Hadi Widjaya menyoroti kondisi Dinkes Jabar yang dinilainya cukup mengkhawatirkan akibat ketiadaan pimpinan definitif.
Menurut dia, sejumlah program kerja Dinkes Jabar kini tidak berjalan. Akibatnya, serapan anggaran Dinkes Jabar pada 2018 lalu hanya berada di kisaran 75 persen.
"Rumah sakit di Pameungpeuk (Garut) gagal lelang, karena dinas dipimpin oleh Plt (pelaksana tugas)," sebut Hadi mencontohkan program kerja Dinkes Jabar yang tidak berjalan itu.
Menurutnya, akibat ketiadaan pimpinan definitif, pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di bawah Dinkes Jabar pun terpaksa diemban Plt.
"Akibatnya, banyak proyek gagal lelang karena Plt tak berani mengambil keputusan strategis. Bayangkan, satu titik Rp100 miliar (yang gagal). Itu mahal sekali," katanya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat gara-gara pembangunan blok rumah sakit yang gagal.
"Efeknya kepada masyarakat, pelayanan jadi terganggu. Kalau mobil, sekarang kondektur yang jadi sopirnya, jadi kinerjanya enggak maksimal. Kami sangat menyesalkan," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Emil segera menunjuk kepala dinas kesehatan definitif agar program kerja segera berjalan. "Kan ingin Jabar ngabret. Segera pilih kadis definitif karena ini mendekati darurat," tandasnya.
Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menyikapi seleksi Kadinkes Jabar yang hingga kini masih berjalan. Menurut dia, Gubernur harus mengedepankan aturan dan aspek kualitas dalam memilih sosok Kadinkes Jabar.
"Kami berharap, sosok Kepala Dinkes Jabar memiliki keahlian di bidang kesehatan. (Jabatan Kadinkes Jabar)harus diserahkan kepada ahlinya," kata Daddy di Bandung, Jumat (3/5/2019).
Dadi juga berharap, kandidat Kadinkes Jabar yang terpilih nanti berasal dari Jabar agar mengetahui kondisi Jabar sebenarnya. Terlebih, banyak warga Jabar yang berkualitas untuk menempati jabatan tersebut.
"Penduduk Jawa Barat paling banyak, masak enggak ada yang bisa. Kalau dari internal ada yang memadai, kenapa tidak. Itu artinya sangat mungkin," ujar dia.
Sementara itu, anggota DPRD Jabar lainnya Abdul Hadi Widjaya menyoroti kondisi Dinkes Jabar yang dinilainya cukup mengkhawatirkan akibat ketiadaan pimpinan definitif.
Menurut dia, sejumlah program kerja Dinkes Jabar kini tidak berjalan. Akibatnya, serapan anggaran Dinkes Jabar pada 2018 lalu hanya berada di kisaran 75 persen.
"Rumah sakit di Pameungpeuk (Garut) gagal lelang, karena dinas dipimpin oleh Plt (pelaksana tugas)," sebut Hadi mencontohkan program kerja Dinkes Jabar yang tidak berjalan itu.
Menurutnya, akibat ketiadaan pimpinan definitif, pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di bawah Dinkes Jabar pun terpaksa diemban Plt.
"Akibatnya, banyak proyek gagal lelang karena Plt tak berani mengambil keputusan strategis. Bayangkan, satu titik Rp100 miliar (yang gagal). Itu mahal sekali," katanya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat gara-gara pembangunan blok rumah sakit yang gagal.
"Efeknya kepada masyarakat, pelayanan jadi terganggu. Kalau mobil, sekarang kondektur yang jadi sopirnya, jadi kinerjanya enggak maksimal. Kami sangat menyesalkan," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta Emil segera menunjuk kepala dinas kesehatan definitif agar program kerja segera berjalan. "Kan ingin Jabar ngabret. Segera pilih kadis definitif karena ini mendekati darurat," tandasnya.
(awd)
Explore More