Ridwan Kamil Siap Tindaklanjuti 54 Rekomendasi Pansus LKPj

Rabu, 01 Mei 2019 - 02:00 WIB
Ridwan Kamil Siap Tindaklanjuti 54 Rekomendasi Pansus LKPj
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menyerahkan LKPj Gubernur Jabar TA 2018 kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Selasa (30/4/2019). Foto/Istimewa
A A A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil siap menindaklanjuti 54 rekomendasi yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jabar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jabar Akhir Tahun Anggaran (TA) 2018.

LKPj Gubernur Jabar TA 2018 merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara utuh sepanjang Januari-Desember 2018. Laporan tersebut berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati antara kepala daerah dan DPRD.

LKPj Gubernur merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

"Alhamdulillah LKPj akhir tahun anggaran 2018 telah dibahas oleh DPRD sesuai tata tertib DPRD melalui Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah disampaikan hasil pembahasannya," ungkap Ridwan Kamil di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (30/4/2019).

Gubernur yang akrab disapa Emil itu meyakinkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan pansus. Dia mengatakan, kekurangan akan diperbaiki dan kinerja positif yang telah terbukti akan ditingkatkan.

Menurut Emil, salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan Pemprov Jabar, yakni pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang hingga kini belum rampung.

Emil menyebutkan, DPRD memberikan catatan bahwa belum rampungnya Tol Cisumdawu menyebabkan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, belum maksimal. "Saya akan coba memaksimalkan dengan desain-desain pembangunan yang telah dibuat dan disusun," katanya.

Diketahui, rekomendasi yang disampaikan Pansus I DPRD Jabar mayoritas terkait infrastruktur. Selain itu, rekomendasi juga diberikan dalam bidang transportasi, administrasi keuangan, pariwisata, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perkreditan, produk hukum, pendidikan, kehutanan, dan lainnya.

Selain memberikan rekomendasi, Pansus I DPRD Jabar juga menyampaikan apresiasi khusus terhadap keberhasilan Pemprov Jabar dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari menjelaskan, salah satu catatan yang juga disampaikan DPRD Jabar kepada Pemprov Jabar yakni pembentukan Provinsi Jabar sebagai provinsi pariwisata. "Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus konsisten dalam upaya menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pariwisata," katanya.

Selain itu, Pemprov Jabar juga harus fokus merencanakan pembangunan sektor-sektor unggulan, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Lebih lanjut, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terkait belum optimalnya kontribusi BUMD. Menurut Ineu, diperlukan evaluasi mendalam terkait keberadaan BUMD yang hingga kini belum memberikan kontribusi kepada Pemprov Jabar.

"Diperlukan evaluasi secara mendalam terkait BUMD karena banyak BUMD yang didirikan bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemprov, tetapi belum optimal memberikan kontribusi," katanya.

Ineu berharap, rekomendasi Pansus I DPRD Jabar yang telah diterima oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

"Kami berharap, setelah menerima rekomendasi dari DPRD, Gubernur Jawa Barat bisa menindaklanjuti secara cepat rekomendasi tersebut," tandasnya.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.1774 seconds (0.1#10.140)