Majalengka Bakal Terapkan AKB, Legislator Ingatkan Gelombang Kedua Wabah COVID-19

MAJALENGKA - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid III di Kabupaten Majalengka berakhir hari ini, Jumat (12/6/2020). Selanjutnya, Majalengka berpeluang menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau tatanan normal baru alias new normal.

Seiring dengan penerapan AKB, fasilitas umum (fasum) yang sebelumnya ditutup atau dibatasi, segera dibuka. Mini market adalah salah satu yang masa operasinya sudah mulai diperpanjang dari 08.00-18.00 jadi 08.00-20.00 WIB. (BACA JUGA: Sektor Ini Tidak Terdampak COVID-19, Ini Permintaan Ridwan Kamil )

Terkait hal itu, Pepep Saeful Hidayat, anggota DPRD Jabar yang juga tokoh masyarakat Kabupaten Majalengka, meminta Pemkab Majalengka tetap berhati-hati saat kembali membuka aktivitas perekonomian. Hal itu mengingat berdasarkan kasus virus sebelumnya berlangung dalam beberapa gelombang. (BACA JUGA: Pulihkan Ekonomi, Pemprov Jabar Fokus Bangun Desa Digital 2021 )

"Pandemi itu sepengetahuan saya, jika melihat sejarah, tidak bisa berhenti dalam beberapa bulan. Seperti contohnya flu spanyol pada 1918. Utu (Flu spanyol) 1920 baru selesai dengan dua sampai tiga gelombang," kata Pepep.

Berkaca dari sejarah tersebut, ujar Sekretaris DPW PPP Jawa Barat ini, tidak menutup kemungkinan muncul juga wabah COVID-19 gelombang kedua di Tanah Air. (BACA JUGA: Update COVID-19 Kota Bandung, Warga Positif Terus Bertambah Jadi 358 Orang )

"Saya hanya mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam melonggarkan aktivitas ekonomi melalui penerapan new normal, agar tetap menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas perekonomian selama masa pandemi belum berakhir," ujar Pepep.

Pepep menuturkan, pandemi ini telah mengubah tatanan perilaku interaksi sesama, yang berujung kepada lemahnya beberapa profesi sebagai jalan pengais rezeki. Karyawan dirumahkan, usaha gulung tikar, pekerjaan informal terhambat, jelas dia, beberapa dampak dari pandemi itu.

"Bahkan virus corona ini telah terjadi pelambatan ekonomi, melonjaknya angka pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan," tutur dia.

"Dana CSR yang biasanya menjadi stimulus pergerakan UMKM bergeser pada kegiatan serupa COVID-19, karena memang persoalan nyawa manusia menjadi prioritas utama," ungkap Pepep.

Untuk mengatasi hal itu, kata dia, diperlukan langkah-langkah kreatif dari setiap orang, sekaligus tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah yang jumlahnya terbatas.

"Sudah saatnya kita kembali melirik potensi sekecil apapun di sekitar untuk dijadikan sumber ekonomi keluarga. Menjadikan aktivitas di rumah lebih produktif," pungkasnya.