Karier Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman hingga Jadi Tersangka Suap DAK

TASIKMALAYA - Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menambah deretan panjang kepala daerah di Indonesia yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia jadi tersangka suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) Kota Tasikmalaya.

Budi dikenal sebagai pengusaha konstruksi, bangunan, dan dealer mobil di bawah naungan Mayasari Group. Menjadi Wali Kota Tasikmalaya bukan perkara mudah baginya. Pada Pilkada 2007, Budi gagal melenggang ke Bale Kota melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kala itu ia sebagai Bendahara DPC PPP Kota Tasikmalaya.

Namun, menjelang Pilkada 2012, Budi berhasil menjadi Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya mengalahkan saingan terberatnya Dede Sudrajat.

Di Pilkada Kota Tasikmalaya 2012 itulah awal karier Budi masuk Bale Kota. Bersama wakilnya Dede Sudrajat yang sama-sama politisi PPP, Budi memimpin tak kurang dari 700 ribu warga Kota Tasikmalaya.

Budi-Dede yang diusung PPP, PKB, PBB, PKS, dan Demokrat mengalahkan petahana Syarif Hidayat yang diusung PAN, PDIP, Golkar, dan Gerindra.

Di Pilkada 2017, Budi kembali terpilih menjadi Wali Kota Tasikmalaya. Budi yang saat itu menggandeng Muhamad Yusuf dari Golkar, berhadapan dengan sesama PPP yakni Dede Sudrajat yang dipasangkan dengan menantu Keluarga Mayasari Group dr. Asep Hidayat.

Budi tercatat sebagai sosok yang memecahkan mitos tidak ada Wali Kota Tasikmalaya dua periode sejak Pemerintah Kota Tasikmalaya berdiri tahun 2001.

Budi sukses membangun Kota Tasikmalaya. Ia dikenal sebagai Wali Kota yang tidak menyisakan sejengkal jalan pun untuk tidak di-hot mix. Jika berkunjung ke Kota Tasikmalaya, jangan heran semua jalan mulus sampai pelosok perkampungan.

Selain itu, Budi seorang eksekutor megaproyek di Kota Tasikmalaya. Jalan Mangkubumi-Indihiang yang tersendat sejak era Wali Kota Bubun Bunyamin tahun 2007 dan era Wali Kota Syarif Hidayat tahun 2012 berhasil dituntaskan Budi.

Jalan tersebut menjadi jalan penghubung terpanjang di Kota Tasikmalaya yang ke depannya akan menjadi pusat Kota Baru di Kota Tasikmalaya.

Terbaru, Budi sedang menggarap Jalan tembusan baru dari Lanud Wiriadinata ke Karang Resik Ciamis. Jalan tersebut bertujuan mengurai kemacetan dari Ciamis ke Kota Tasikmalaya.

Dari pembangunan jalan itulah yang disebut-sebut menyeret Budi di KPK karena Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) yang diajukan ke Kementerian Keuangan ditujukan untuk menuntaskan jalan tersebut.

Maka, tak heran, selain menggeledah ruang kerja Wali Kota, KPK juga menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR), serta Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Bojong Kota Tasikmalaya. (Baca Juga: Rumah Dinas Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Mendadak Sepi(zik)