Ridwan Kamil Usulkan Evaluasi Pemilu ke Kemendagri

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait evaluasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan, menerima banyak keluhan warga, terutama para mahasiswa yang banyak berkuliah di Bandung Raya. Merkea mengeluh kesulitan memberikan hak pilih di ajang Pemilu 2019 karena tak bisa pulang kampung hingga akhirnya golput.

"Kalau bisa, sistem mencoblos ini diperbaiki. Banyak mahasiswa yang tak memungkinkan pulang kampung karena ongkos mahal, sehingga mereka golput," kata Emil kepada pihak Kemendagri lewat konferensi video yang digelar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (18/4/2019).

Berkaca pada keluhan warga itu, Emil meminta Kemendagri mengoptimalkan penggunaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan hak pilih mereka.

Menurut Emil, dalam e-KTP terekam semua data kependudukan. Sehingga, warga yang mengantongi e-KTP logikanya dapat menyalurkan hak pilihnya di mana pun dia berada. Dengan data e-KTP yang terpusat, Emil pun yakin potensi kecurangan bisa ditekan dengan bantuan para ahli teknologi informasi (TI).

"Jadi, kalau dia pakai mencoblos di mana saja, setelah mencoblos tidak bisa dipergunakan lagi oleh IT yang mengetahuinya di tempat lain," jelas Emil.

Meski begitu, kata Emil, usulan tersebut sebatas ilustrasi. Untuk teknisnya sendiri, perlu dikaji lebih lanjut. Intinya, tambah Emil, antusiasme masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya harus diakomodasi secara maksimal oleh sistem yang dibuat pemetintah.

"Sehingga, persoalan administrasi tak lagi jadi kendala saat masyarakat ingin menyalurkan hak pilihnya," katanya.

Selain itu, Emil pun berharap biaya demokrasi di negeri ini dapat ditekan. Dia mengusulkan agar honor saksi di tempat pemungutan suara (TPS) dibiayai oleh negara. Saat ini, setiap kontestan terpaksa menyiapkan saksi-saksi dengan biaya cukup besar.

"Semua kontestan kan punya saksi, dikalikan ribu-ribu, dikalikan berapa rupiah, sehingga menyebabkan pesta demokrasi itu mahal," katanya.