Bawaslu Jabar Pantau Gudang Logistik di KBB

BANDUNG BARAT - Jelang hari pencoblosan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat melakukan patroli pengawasan ke gudang logistik KPU Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, KBB.

Kegiatan dipimpin Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Lolly Suhenti. Turut mendampingi Komisioner Bawaslu KBB Divisi Penindakan Ai Wildani Sri Aidah dan Divisi Penyelesaian Sengketa M Firdaus Ibnu.

"Kami ingin memastikan jelang hari pencoblosan semuanya sudah beres, termasuk dari sisi logistik dan kesiapsiagaan anggota kami," Lolly Suhenti kepada wartawan saat ditemui di Desa Tanimulya, Selasa (16/4/2019).

Menurutnya, pihaknya tak hanya mengawasi gudang logistik di Bandung Barat. Pengawasan juga dilakukan di kabupaten/kota lainnya. "Semoga dengan ini bisa menekan berbagai potensi pelanggaran yang terjadi atau ketidaktahuan prosedur yang terjadi saat hari tenang termasuk kerawanan surat suara," ujarnya.

Berdasarkan tinjauan ke gudang logistik Tani Mulya, dia melihat logistik sudah terpenuhi semua. Dirinya mengimbau kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) agar seluruh logistik tersebut bisa cepat terdistribusi ke panitia pemungutan suara (PPS).

Pihaknya pun sempat melakukan peninjauan ke wilayah Cipatat, KBB. Wilayah tersebut perlu untuk dilihat secara langsung, sebab berdasarkan informasi yang diterima bahwa pelaksanaan pemilu sebelumnya di Cipatat selalu bermasalah dari sisi ketersediaan logistik.

"Patroli pengawasan ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya upaya praktik money politik dan kampanye di luar jadwal," katanya.

Disinggung soal kerawanan terjadinya money politic atau politik uang, dia menyebutkan ada di tiga kabupaten/kota di Jawa Barat, salah satunya terdapat di Kota Bandung. Seperti belum lama ini ditemukan adanya pembagian sabun detergen, stiker, ajakan untuk mencoblos beserta sejumlah uang.

Kerawanan lainnya adalah karena ini pemilu serentak maka potensi konfliknya menjadi lebih tinggi. Misal, hilangnya hak pilih, kampanye di masa tenang dan pemungutan, serta netralitas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). "Indeks kerawanan TPS dari jumlah 138.067 TPS ternyata 74.712 atau 50%-nya. Jadi, itu harus diantisipasi oleh KPPS atau PPS," pungkasnya.