Bupati Majalengka Karna Sobahi Khawatir Banyak Suara Tak Sah

MAJALENGKA - Angka partisipasi pada Pilpres dan Pileg 2019 di Kabupaten Majalengka ditarget mencapai 80 persen. Angka sebesar itu dinilai bukan target yang terlalu sulit untuk dicapai.

Namun, capaian tersebut bukan berarti tidak ada masalah lain yang membayangi Pemilu Serentak 2019 ini. Masalah lain yang dikhawatirkan terjadi adalah tingginya tingkat suara tak sah.

Masalah suara tak sah harus menjadi perhatian serius semua pihak, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka selaku penyelanggara pemilu.

"Kemarin rakor (rapat koordinasi) dengan Bawaslu dan Forkopimda menargetkan angka partisipasi masyarakat mencapai 80 persen. Saya, dalam rapat itu menyampaikan bisa jadi kehadiran masyarakat di TPS bisa melebihi target itu. Tetapi saya tidak yakin atau belum tentu signifikan antara kehadiran masyarakat dengan suara sah," kata Bupati Majalengka yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Majalengka Karna Sobahi seusai menghadiri Apel Kebangsaan di Lapang Pasar Lama, Majalengka, Jumat (12/4/2019).

Dia mengemukakan, tingkat kerumitan pencoblosan membuka peluang terjadinya suara yang tidak sah. Kondisi tersebut berpeluang besar terjadi pada kalangan pemilih tua.

"Bisa saja masyarakat datang ke TPS, tapi tidak dicoblos (surat suaranya), atau masyarakat diberi kartu (surat suara) lima (lembar), tapi salah," ujar dia.

"Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi saya khawatir, masyarakat yang datang ke TPS banyak, tapi kegagalan suara banyak juga.
Pemicunya ya tingkat kesulitan. Bayangkan saja orang yang sudah tua harus membawa kartu lima," tutur dia.

Karna mengungkapkan, sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Majalengka selama ini dinilai kurang mengenai sasaran.

"Makanya saya minta sosialisasi KPU jangan bersifat seremonial saja. Contoh KPU menyelenggarakan Run Pemilu, jalan-jalan aja gitu kan atau musik. Menurut saya, datanglah ke desa-desa buat tim khusus KPU kumpulkan masyarakat, langsung simulasi, edukasi masyarakat," ungkap Karna.

Dengan waktu yang mepet ini, Karna kurang yakin KPU bisa memaksimalkan sosialisasi cara pencoblosan kepada masyarakat. Para Caleg, jelas dia, sejatinya memiliki peran penting dalam sosialisasi tatacara pencoblosan tersebut. "Makanya saya minta Caleg-Caleg itu, tapi Caleg-Caleg hanya untuk dia kan," kata dia.

Sementara itu, kehadiran Karna Sobahi dalam Apel Kebangsaan yang digagas tim Jokowi-Amin itu statusnya sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Majalengka. Sebelumnya, Karna sudah mengajukan cuti kepada Bawaslu Kabupaten Majalengka.