Pemprov Jabar Lakukan Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat optimistis mampu melakukan percepatan pengembangan pariwisata halal. Seluruh elemen pemerintah terkait kepariwisataan dituntut bersinergi untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Seperti diketahui, Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) terbaik dunia 2019 standar Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia.

Peringkat terbaik diperoleh Lombok, disusul Aceh, Kepulauan Riau (Kepri), DKI Jakarta, Sumatera Barat, Yogyakarta, Jabar, Malang, Jawa Tengah, dan Makassar.

Indonesia tercatat mengalami peningkatan secara berjenjang dari ranking 6 pada 2015, ranking 4 pada 2016, ranking 3 (2017), ranking 2 (2018), hingga akhirnya menduduki peringkat 1 GMTI (2019).

Kepala Dinas Pariwisata Jabar Dedi Taufik mengaku belum puas dengan capian tersebut. Terdapat sejumlah hal yang menjadi fokus pekerjaan dan pembenahan, terutama acces (akses), communication (komunikasi), environment (lingkungan), dan services (pelayanan) yang menjadi kriteria acuan standar global MTI.

"Pembenahan akses berangkat dari rencana induk tentang pengembangan wisata daerah. Ada lima wilayah yang harus terus dimaksimalkan selain melakukan pengembangan, yakni Bogor, Sukabumi, Karawang, Metro Bandung, Bandung Raya, dan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan)," kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (11/4/2019).

Pengembangan wilayah Ciayumajakuning, ujar Dedi dilakukan untuk mendongkrak kinerja Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Menurut Dedi, ada banyak potensi yang bisa digali di wilayah tersebut, seperti wisata alam Kebun Raya Kuningan, pegunungan, laut, pantai, kebudayaan, hingga religi. "Seperti Indramayu punya Pulau Biawak," ujar dia mencontohkan.

Namun, Dedi menuturkan, semua potensi tersebut kini masih dalam tahap inventarisasi. Pasalnya, peningkatan amenitas akses harus dikoordinasikan lintas dinas.

Selain itu, pihaknya tengah mengupayakan kebijakan terkait pariwisata yang selaras dengan aturan pemerintah kabupaten/kota.

"Kami berharap, seluruh wilayah di Jabar punya daerah wisata yang baik. Kemarin sudah dikumpulkan kepala dinas semua pemerintah kabupaten l/kota untuk membangun komitmen. Semua harus dibangun sistemik, termasuk regulasi, pranata transportasi, hingga promosinya," tutur Dedi.

Disinggung terkait fasilitas hotel, Dedi Taufik memilih pola homestay sambil memaksimalkan hotel yang sudah ada. Sehingga, kata Dedi, tingkat hunian bisa merata seperti Bali.

"Kami berdayakan dan optimalkan homestay dan hotel yang sudah ada. Yang paling penting destinasi, pelayanannya bagus, atraksinya ada," ungkap dia.