DKPP Jabar Terjunkan 1.911 Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban

Selasa, 14 Agustus 2018 - 17:59 WIB
DKPP Jabar Terjunkan 1.911 Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban
Pj Gubernur Jabar Mochamad Iriawan berfoto bersama pemeriksa hewan kurban di Gedung Pakuan, Jalan Ottista, Kota Bandung, Selasa (14/8/2018). Foto/Istimewa
A A A
BANDUNG - Pemprov Jabar menerjunkan sebanyak 1.911 tenaga pemeriksa hewan kurban. Mereka bertugas untuk memastikan hewan dan daging kurban di Provinsi Jawa Barat terbebas dari penyakit menular, seperti antraks dan penyembelihannya sesuai syariat Islam.

Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban tersebut berasal dari petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar serta kabupate/kota, Perhimpunan Dokter Indonesia Jabar 1, mahasiswa dan dosen Program Studi Kedokteran Hewan (PSKH) Unpad, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan petugas Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

"Hewan yang diterima masyarakat harus sehat dan layak. Karena itu, tim ini harus bekerja maksimal karena permintaan hewan kurban setiap tahun juga meningkat," kata penjabat (Pj) Gubernur Jabar Mochamad Iriawan saat melepas 1.911 tenaga pemeriksa hewan kurban di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata (Ottista), Kota Bandung, Selasa (14/8/2018).

Iriawan mengemukakan, tim pemeriksa hewan yang telah diterjunkan itu belum termasuk 1.320 penyembelih hewan yang telah mengikuti pelatihan pemotongan hewan kurban sesuai syariat Islam dan sosialisasi pemilihan hewan kurban, baik dari anggota DKM maupun masyarakat secara mandiri.

Kebutuhan hewan kurban sapi dan kambing atau domba di Jabar tahun ini meningkat 15% dibanding 2017 lalu. Sementara, ketersediaan hewan kurban di Jabar mencapai 600.000 ekor. "Ada peningkatan. Tahun 2017 ada 263.000 ekor. Sekarang ada peningkatan 10-15%, tetapi penyediaan dari kamit hampir 600.000 ekor, jadi tidak ada masalah," ujar dia.

Sementara itu, untuk mengantisipasi ancaman penyakit antraks pada hewan kurban, DKPP Jabar akan melalukan vaksinasi terhadap hewan kurban, khususnya sapi yang banyak didatangkan dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sapi relatif banyak didatangkan dari Jateng dan Jatim. Artinya ada pergerakan hewan kurban antardaerah yang akan membawa resiko munculnya penyakit menular atau antraks. Namun, antisipasi antraks selalu kita lakukan, salah satunya vaksinasi," kata Kepala DKPP Jabar Dewi Sartika.

Diketahui, pada 2008 lalu, kasus penyakit antraks pernah ditemukan di Jabar, yakni di Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Purwakarta, Karawang, Subang, Bogor, dan Bekasi. Namun, sejak saat itu, belum ditemukan lagi penyakit tersebut.

"Antraks pernah ditemukan di sapi perah pada 2008 di Bogor. Alhamdulillah dari 2008 sampai sekarang, sudah tidak ditemukan lagi. Tetapi tetap menjadi perhatian khusus kami, terlebih di desa-desa," ujar Dewi.

Menghadapi Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah yang jatuh 22 Agustus 2018 mendatang,tutur dia, diperlukan pemeriksaan terhadap hewan dan daging kurban. Di antaranya, pemeriksaan ante mortem atau sebelum disembelih dan post mortem atau sesudah disembelih, agar penyakit hewan menular dapat dicegah.

"Karenanya, hewan kurban harus memenuhi persyaratan kesehatan dan memperhatikan aspek-aspek kesejahteraan hewan serta memperlakukan hewan kurban sebaik-baiknya," tutur dia.

Pemeriksaan hewan kurban di tingkat kabupaten dan kota telah dilaksanakan sejak H-15 hingga hari H. Sedangkan sosialisasi dan bimbingan teknis atau pelatihan pemotongan hewan kurban telah dilaksanakan sejak H-30. "Hewan kurban yang telah kami periksa cirinya telah memiliki kalung bertanda sehat," pungkas Dewi.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.8018 seconds (0.1#10.140)