Caleg Terpilih Bisa Dicoret Jika Parpol Tak Serahkan LPPDK

PURWAKARTA - KPU Purwakarta mengingatkan partai politik (parpol) soal Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). LPPDK ini vital karena apabila dilanggar oleh parpol, bisa menggugurkan caleg yang diusung.

Ketua KPU Purwakarta Ahmad Ikhsan Faturrahman mengatakan, LPPDK sangat penting sehingga parpol diharuskan menyerahkan laporan tersebut sesuai jadwal, yakni pada 26 April 2019 mendatang. Pascapenyerahan langsung dilakukan audit selama sebulan untuk mendapat penilaian kepatuhan.

“Jadi bukan mengumumkan hasil audit, tapi soal patuh atau tidak patuh atas LPPDK ini. Sesuai jadwal pengumuman pada Juni 2019. Ya, apabila tidak melaporkan (LPPDK) yang rugi parpol itu sendiri berikut calegnya. Bisa-bisa dibatalkan keterpilihannya,” kata Ihsan kepada SINDOnews, Minggu (7/7/2019).

Sementara itu, ditanya soal titik krusial saat pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April, dia mengakui sinergistitas antarpenyelenggara pemilu belum maksimal. Perseolan tersebut akan diselesaikan agar penyelenggara pemilu bisa lebih solid dalam melaksanakan pesta demokrasi.

"Selain itu, persoalan politik uang juga menjadi kerawanan tersendiri yang bisa menciderai Pemilu 2019," ujar dia.

Ihsan mengemukakan, saat pemungutan suara nanti, akan banyak saksi yang berada di tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini memberikan warna tersendiri ketika proses pemungutan dan penghitungan suara.

“Banyaknya saksi menuntut KPPS untuk bekerja profesional, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa menjadi blunder bagi KPPS. Selama pemungutan dan penghitungan suara, anggota KPPS harus tetap menjaga integritasnya. Kemampuan KPPS terus kami genjot melalui bimbingan teknis,” ujar dia.