Karna Sobahi Bakal Evaluasi Struktur OPD di Majalengka

MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka mendapat sentilan dari pemerintah pusat. Hal itu seiring masih banyaknya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Majalengka yang rancu.

Dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan bahwa dinas pemadam kebakaran (damkar) sudah seharusnya berdiri sendiri. Namun, di Kabupaten Majalengka Damkar menjadi bagian dari Satpol PP.

"Iya, (Damkar) harus berdiri di dinas sendiri, tidak boleh ada di dinas lain. Ini kan kebijakan Mendagri yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, dalam evaluasi struktur OPD, kita mau tidak mau (harus ikuti), karena ini instruksi," kata Bupati Majalengka Karna Sobahi seusai upacara, Senin (1/4/2019).

Selain damkar yang menjadi bagian dari OPD lain, masih ada juga dinas yang ruang lingkup kerjanya terkesan rancu. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah salah satu dinas yang dinilai perlu pembenahan.

"Ini lagi dikaji di bagian organisasi. Dinas-dinas yang tidak nyambung kan banyak, atau Kabag. Masak iya di kita ada Kabag Sarana, Tanah, dan Keuangan (Bagian Sarana dan Pertanahan, Setda). Tidak ada di Indonesia tuh Kabag Sarana, Tanah, dan Keuangan,"

Menurut Karna, banyak yang harus dipetakan lagi. Adakalanya ada Kasi, ada Kabid yang tidak nyambung dengan di pusat. "Di kita ada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, sedangkan di sana (pusat) dua kementerian kan, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Perindustrian. Kita petakan saja, demi perbaikan kok. Bukan berarti kita tidak menggunakan yang dulu. Selama itu relevan perbaikannya, saya selalu mempersiapkan kepada teman-teman," ujar Karna.

Dia menjelaskan, jika kajian telah selesai dilakukan, proses perubahan kemungkinan dilakukan serempak. "Nanti pejabat juga dipetakan lagi," katanya.