Pemprov Kaji 2.000 Usulan Rencana Pembangunan dari 27 Kabupaten/Kota

BANDUNG - Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Yuke Maulani Septiana mengatakan, pihaknya mengkaji sekitar 2.000 usulan rencana pembangunan dari 27 kabupaten/kota di Jabar.

"Nilainya secara total belum kami hitung. Sekarang yang lagi diolah 2.000 usulan. Itu belum termasuk usulan dari masyarakat dan OPD (organisasi perangkat daerah) Pemrov Jabar," kata Yuke di Bandung, Jumat (29/3/2019).

Dari 2.000-an usulan tersebut, pihaknya menargetkan hanya mengakomodasi satu lokasi satu kegiatan. Di tahun lalu, kata Yuke, pihaknya bahkan menerima hingga 30.000 usulan kegiatan hingga Musyarawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Jabar digelar.

"Itu masuk sistem e-planning, tapi yang di-filter menjadi APBD untuk bantuan ke kabupaten/kota hanya 2.600 kegiatan," ujar dia.

Yuke yakin, jumlah usulan rencana pembangunan tahun 2020 itu akan bertambah hingga penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 pada Juni 2019 mendatang.

Yuke memastikan, program penunjang kepariwisataan di daerah, seperti penataan alun-alun hingga akses jalan menuju objek wisata menjadi program prioritas penerima dana bantuan APBD.

Menurut dia, seluruh usulan tersebut tidak mungkin dibiayai pemerintah provinsi. Ketika APBD Provinsi Jabar tidak mampu mendanai, pihaknya akan meneruskan usulan tersebut kepada pemerintah pusat.

"Kami juga sudah ada mitra CSR (corporate social responsibility) Jabar. Ada 167 perusahaan dan forum BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kami tawarkan, yang tidak terakomodir APBD, kami tawarkan ke swasta," tutur Yuke.

Kolaborasi pendanaan dengan pihak swasta ini diharapkan menopang ketidakmampuan APBD Jabar dalam membiayai rencana pembangunan di daerah, terutama pembangunan infrastruktur.

"Program jalan mulus hingga ke desa yang digagas Pak Gubernur dipastikan akan mendorong keterlibatan swasta. Jalan sampai ke desa itu target lima tahun, apakah akan kita biayai oleh provinsi, dengan kabupaten kota atau pihak lain," ungkap dia.

Yuke menyebutkan, program pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan, Pemprov Jabar membutuhkan dana sekitar Rp596 triliun. Jika hanya mengandalkan APBD, program tersebut tidak akan tercapai selama lima tahun. "Itu baru infrastruktur, belum urusan sosial, kapan tamatnya kalau APBD?" tandas Yuke.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengakui, usulan rencana pembangunan dari kabupaten/kota dipastikan bertambah mengingat pihaknya masih menggelar Pra Musrebang Kewilayahan 2019 yang merupakan satu rangkaian perencanaan dalam penyusunan RKPD Jabar 2020.

"Lewat Forum Pra Musrenbang Kewilayahan ini diharapkan dapat terinventarisasi dan terklarifikasi usulan-usulan kegiatan bottom up," kata Iwa.

Hasil yang diharapkan pada Pra Musrenbang Kewilayahan, lanjut Iwa, adalah terwujudnya kesepatakan usulan kegiatan dari masing-masing wilayah pengembangan untuk disetujui, di mana Pemprov Jabar dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan akan menentukan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2020.

"Di antaranya dengan memprioritaskan akses pendidikan, desentralisasi pelayanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, pengembangan destinasi dan infrastuktur pariwisata, pendidikan agama dan tempat ibadah, infrastuktur konektivitas wilayah, gerakan membangun desa, subsidi gratis golongan ekonomi lemah, dan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah," pungkas Iwa.