alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Jaksa KPK Cecar Saksi soal Sumber Uang Suap untuk Neneng Cs

Agus Warsudi
Jaksa KPK Cecar Saksi soal Sumber Uang Suap untuk Neneng Cs
Proyek pembangunan properti mewah Meikarta di Kabupaten Bekasi. Foto/SINDO/Dok

BANDUNG - Selain terpidana Henry Jasmen dan Asep Buchori (Kabid Damkar Kabupaten Bekasi), tim JPU dari KPK juga menghadirkan terpidana penyuap, Fitradjaja Purnama.

Fitradjaja dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus suap Meikarta dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah cs di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (27/3/2019).

Fitradjaja dihadirkan sebagai saksi untuk mengorek fakta terkait sumber uang suap yang diberikan kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya.



Pada awal persidangan, Fitradjaja ditanya terkait pemberian uang kepada Yani Firman, pejabat di Pemprov Jabar. Yani diberi uang SGD90.000 terkait revisi Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

"Uang itu sumbernya dari mana?," tanya jaksa KPK I Wayan Riana dalam sidang lanjutan perkara suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (27/3/2019).

"Saya tidak tahu. Itu dari Henry (terpidana Henry Jasmen)," jawab Fitradjadja.

Tak berhenti di situ, jaksa Wayan Riana kemudian bertanya soal pemberian kepada Daryanto yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi.

Sebab dalam dakwaan terhadap terdakwa Neneng Hasanah Yasin, Daryanto disebut menerima uang Rp500 juta. "Berapa diberinya? Rp500 juta?" tanya jaksa.

"Saya bilang kalau nggak Rp300 juta, Rp350 juta. Saya bicara kisaran angka, bukan angka pasti," kata Fitradjadja.

"Sumbernya dari mana?" tanya jaksa.

Mendapat pertanyaan itu, Fitra kembali mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu sumbernya dari mana. Itu dari Henry. Saat itu, seperti yang disampaikan dalam persidangan lalu, memang ada sejumlah permintaan," kilah Fitra.

Jaksa kemudian beralih menanyakan soal pemberian ke Dinas PUPR Bekasi. Fitra menyebut pemberian ke Dinas PUPR berawal dari permintaan Jamaludin dengan menyebut nominal Rp 4 miliar untuk izin-izin yang diurus di Dinas PUPR. "Urusan izin apa saja?," cecar Yadyn, jaksa KPK.

"Itu rekomendasi yang ada hubungannya di Dinas PUPR mulai dari masterplan, blok plan, sampai site plan," ujar Fitradjadja.

"Apakah diberi tahu ke Billy Sindoro?" tutur jaksa.

"Saat Jamaludin menyampaikan angka Rp4 miliar itu, saya kasih tahu," kata Fitra.

Fitra mengaku setelah melaporkan pemberian-pemberian atau suap itu, dia lantas membuat indeks pekerjaan. Empat indeks yang dikerjakan Fitra merupakan realisasi pemberian suap ke Neneng dan dinas-dinas.

Jaksa Yadyn juga menanyakan soal uang Rp4 miliar yang diminta Jamaludin. Fitra mengaku, jumlah yang akhirnya terealisasi hanya Rp2 miliar. "Hanya Rp2 miliar," kata Fitradjadja.

"Dari mana sumber uangnya?" tanya jaksa.

Lagi-lagi Fitra mengaku tidak tahu. Dia pun kembali menyebut uang itu dari Henry. "Saya tidak tahu. itu dari Henry," kata Fitradjadja.

"Sumber-sumber uang itu, disampaikan oleh Henry dari mana?" tanya jaksa lagi.

"Saya bertanya-tanya. Tapi sampai akhir penyidikan dan sampai di sini, saya tanyakan enggak tahu sumbernya," ungkap Fitra.

Jaksa pun menanyakan untuk kepentingan apa pemberian uang atau suap itu. "Untuk urusan izin Meikarta," jawab Fitradjadja.



(awd)

loading...