Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
DPRD Jabar Ingatkan Pemprov soal Ancaman Krisis Pangan Akibat Pandemi
loading...
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Asep Suherman. Foto: SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - DPRD Jawa Barat meminta pemprov segera melakukan penguatan di sektor pertanian . Hal ini penting sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID-19.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Asep Suherman menegaskan, pandemi COVID-19 jelas mengancam ketersediaan pangan akibat masalah produksi dan gangguan distribusi.
Kondisi ini, kata Asep, harus dijadikan kesempatan oleh Pemprov Jabar dalam memperbaiki dan menata ulang sektor pertanian . Apalagi, saat ini, sekitar 700.000 hektare lahan di Jabar masuk kategori sangat kritis dan 250.000 hektare lainnya kritis.
(Baca: Lahan Pertanian Kian Menyusut, Cimahi Andalkan Suplai Pangan dari Luar)
"Karenanya, pemanfaatan lahan-lahan mati, lahan-lahan kritis atau tanah-tanah yang tidak produktif bisa diberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengantisipasi krisis pangan. Sebab, tantangan terberat sektor pertanian yakni pertanian di Jabar belum mampu menjadikan petani sejahtera," papar anggota Fraksi PKB ini.
Asep juga mengatakan, pemprov perlu merancang ulang pembangunan sektor pertanian, mulai dari paradigma, tata kelola, hingga kebijakannya. Sebab, tantangan sektor pertanian saat ini sangat kompleks.
Asep menegaskan, redistribusi lahan kepada petani gurem, petani miskin, dan petani tak bertanah yang dibarengi program penunjangnya atau yang dikenal dengan istilah reforma agraria juga harus menjadi agenda prioritas.
(Baca: Ketua Komisi II DPRD Jabar Desak Pasar Baru Kota Bandung Dibuka)
Pihaknya yakin, reforma agraria akan mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya, reforma agraria didukung petani yang kuat karena memiliki jaminan lahan pertanian. Dengan lahan pertanian yang luas serta subur, ketahanan pangan dalam negeri pun akan kuat.
"Saya mendesak Pemprov Jabar membawa (isu) reforma agraria ini sebagai bagian penataan sektor pertanian pasca (pandemi) COVID-19, karena COVID-19 ini kelihatannya akan berdampak pada krisis pangan. Siapa yang memiliki ketahanan pangan uang kuat, maka dia lah yang akan menjadi penguasa," tandasnya.
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Asep Suherman menegaskan, pandemi COVID-19 jelas mengancam ketersediaan pangan akibat masalah produksi dan gangguan distribusi.
Kondisi ini, kata Asep, harus dijadikan kesempatan oleh Pemprov Jabar dalam memperbaiki dan menata ulang sektor pertanian . Apalagi, saat ini, sekitar 700.000 hektare lahan di Jabar masuk kategori sangat kritis dan 250.000 hektare lainnya kritis.
(Baca: Lahan Pertanian Kian Menyusut, Cimahi Andalkan Suplai Pangan dari Luar)
"Karenanya, pemanfaatan lahan-lahan mati, lahan-lahan kritis atau tanah-tanah yang tidak produktif bisa diberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengantisipasi krisis pangan. Sebab, tantangan terberat sektor pertanian yakni pertanian di Jabar belum mampu menjadikan petani sejahtera," papar anggota Fraksi PKB ini.
Asep juga mengatakan, pemprov perlu merancang ulang pembangunan sektor pertanian, mulai dari paradigma, tata kelola, hingga kebijakannya. Sebab, tantangan sektor pertanian saat ini sangat kompleks.
Asep menegaskan, redistribusi lahan kepada petani gurem, petani miskin, dan petani tak bertanah yang dibarengi program penunjangnya atau yang dikenal dengan istilah reforma agraria juga harus menjadi agenda prioritas.
(Baca: Ketua Komisi II DPRD Jabar Desak Pasar Baru Kota Bandung Dibuka)
Pihaknya yakin, reforma agraria akan mewujudkan kedaulatan pangan. Pasalnya, reforma agraria didukung petani yang kuat karena memiliki jaminan lahan pertanian. Dengan lahan pertanian yang luas serta subur, ketahanan pangan dalam negeri pun akan kuat.
"Saya mendesak Pemprov Jabar membawa (isu) reforma agraria ini sebagai bagian penataan sektor pertanian pasca (pandemi) COVID-19, karena COVID-19 ini kelihatannya akan berdampak pada krisis pangan. Siapa yang memiliki ketahanan pangan uang kuat, maka dia lah yang akan menjadi penguasa," tandasnya.
(muh)
Explore More