Setiap Tahun 300 ASN di Bandung Barat Pensiun

BANDUNG BARAT - Jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari tahun ke tahun terus berkurang jumlahnya.

Ini dikarenakan banyak ASN yang masuk usia pensiun. Jika dirata-ratakan dalam setahun ada sekitar 300 ASN di KBB yang memasuki masa purna bakti.

"Setahun itu rata-rata ada 300 ASN yang pensiun makanya jumlah ASN di KBB terus berkurang. Saat ini saja jumlahnya sebanyak 8.048 dan itu sudah termasuk guru," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB, Agus Maolana usai kegiatan sosialisasi pemilu di Kompleks Pemda KBB, Selasa (26/3/2019).

Agus menyebutkan, dalam lima tahun terakhir dari 2014 sampai 2019 tercatat ada sebanyak 1.500 ASN yang pensiun dari jabatannya.

Jumlah tersebut terbilang besar mengingat baru tahun ini Pemda KBB mendapatkan kuota penerimaan CPNS setelah sebelumnya diberlakukan moratorium. Namun terbatasnya penerimaan tidak mampu menutupi kekosongan jabatan yang ditinggal pensiun.

Pihaknya tidak menampik jika akibat banyaknya ASN yang pensiun menyebabkan sejumlah posisi jabatan kosong. Hingga kini jabatan tersebut ada yang masih dibiarkan kosong tapi ada juga yang dirangkap oleh seorang Plt.

Kondisi itu terpaksa harus dilakukan karena untuk jabatan strategia harus ada yang mengisi walaupun kewenangan Plt tidak sama dengan pejabat definitif.

"Guna menambal kekosongan dan kekurangan ASN kami optimalkan keberadaan honorer. Untuk tahun ini juga kami sedang melakukan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) semoga bisa mengisi kekosongan personel," harapnya.

Ketika disinggung terkait pejabat eselon II atau setingkat kepala dinas yang akan mengakhiri masa jabatannya di tahun ini, Agus menyebutkan ada dua orang pejabat.

Yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Wahyu Diguna dan Euis Suryati sebagai pejabat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Sehingga jika ditotalkan, kekosongan itu akan bertambah karena sekarang saja Disperindag, Bappeda, BKPSDM, dan Sekwan, dijabat oleh Plt.

"Saya belum mengetahui kapan kemungkinan akan mulai diisi kekosongan jabatan itu. Yang jelas nantinya akan ada proses dan mekanisme dalam pengisian kekosongan jabatan itu dengan melibatkan para tim penilai kinerja (TPK)," ujarnya.