Ini Besaran Tarif Ojek Online Berdasarkan Zona

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi memaparkan besaran tarif untuk ojek online yang ditetapkan berdasarkan zona wilayah. Hal tersebut dijelaskannya pada konferensi pers di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (25/3/2019).

Ada dua aspek komponen perhitungan yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Tetapi, perhitungan tarif ini hanya menggunakan komponen biaya langsung.
Besaran tarif terbagi menjadi tiga zona, yaitu: Zona 1 untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali. Zona 2 adalah Jabodetabek. Sementara, Zona 3 adalah Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya.

Adapun besaran tarif nett untuk Zona I batas bawah Rp1.850 dan batas atas Rp2.300, dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000. Sementara, Zona II batas bawah Rp2.000 dengan batas atas Rp2.500, dan biaya jasa minimal Rp8.000-Rp10.000. Untuk Zona III, batas bawah Rp2.100 dan batas atas Rp2.600 dengan biaya jasa minimal Rp7.000- Rp10.000.

Penetapan biaya jasa batas bawah, batas atas, maupun biaya jasa minimal ini merupakan biaya jasa yang telah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi.

Biaya tidak langsung adalah biaya jasa yang ada di dalam pihak aplikator sebanyak maksimal 20%. Kemudian, yang 80% adalah menjadi hak pengemudi. Selain biaya langsung dan tidak langsung, ada pula biaya jasa minimal (flag fall) yaitu biaya jasa yang dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 kilometer.

Menurut Budi, wilayah Jabodetabek berbeda dengan wilayah yg lain karena ojek online di sekitar wilayah Jakarta sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat yang menyebabkan pola perjalanannya menjadi berbeda. Sehingga, perlu diatur secara khusus masalah pembiayaannya.

"Kami pun melihat hasil riset di Indonesia yang menyangkut masalah nominal tarif ini, yaitu willing to pay yang merupakan kemampuan daya beli masyarakat terhadap ojek online. Kemampuan masyarakat Indonesia secara umum adalah Rp600 sampai dengan Rp2.000. Sedangkan, rata-rata perjalanan yang ditempuh adalah 8,8 km," jelas Budi.

Budi juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak terkait masalah tarif ini. "Semoga bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kalau masih dirasa belum sesuai, kami masih bisa membuka forum diskusi," ujar Budi.

Kemenhub mempertimbangkan tiga hal terkait dengan ojek online ini. Pertama adalah kepentingan pengemudi. Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sepakat bahwa menjadi pengemudi ojek online adalah profesi yang mulia sehingga perlu diatur karena banyak masyarakat yang berdedikasi untuk menjadi pengemudi ojek online. Sehingga, perlu untuk mendengarkan aspirasi dari para pengemudi ini.

Hal selanjutnya yaitu kepentingan masyarakat, karena sebagai customer pasti ingin mendapat pelayanan yang baik, dengan harga yang terjangkau. Termasuk juga masalah keselamatan, keamanan, dan kenyamanan yang diatur dalam PM 12 tahun 2019.

Selanjutnya adalah kepentingan dua aplikator ojek online. Pemerintah perlu melindungi keduanya agar keduanya tetap hidup, karena dikhawatirkan akan terjadi monopoli apabila salah satunya mati.

Keputusan Menteri Perhubungan ini akan ditandatangani hari ini dan diberlakukan mulai 1 Mei 2019. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan karena masyarakat perlu menyesuaikan atas ketentuan yang baru ini. Begitu juga dengan aplikator yang perlu menyesuaikan perhitungan algoritmanya.

"Penetapan tarif ini akan dievaluasi setiap tiga bulan karena dinamika yang sangat cepat sehingga kita perlu menyesuaikan. Dan kita akan melibatkan tim riset yang independen," pungkas Budi.