Ketua TKD Ciamis: Tunjukkan ke Saya Pak Jokowi Mengkriminalisasi Ulama Mana

CIAMIS - Deklarasi dan doa bersama dengan tema '1keun Ciamis' atau 'Satukan Ciamis' di Gedung Majelis Umat Islam, Jalan KH Wahid Hasyim Ciamis, dimanfaatkan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Amin dan Aktivis 98 untuk mengklarifikasi segala hoaks yang menimpa Capres dan Cawapres Nomor Urut 01 itu.

Nanang Permana selaku Ketua TKD dan Yosep Yusdiana eks aktivis 98 menjelaskan bahwa semua tudingan yang ditujukan ke Jokowi adalah bohong belaka.

"Catatan sejarah mencatat mulai Presiden pertama Soekarno hingga presiden sebelum Jokowi, tidak ada yg menggelar zikir kebangsaan di depan Istana untuk memperingati kemerdekaan, faktanya hanya Jokowi. Gus Dur saja belum berani, ini artinya Jokowi pro Islam," kata Yosep selepas acara, Sabtu (23/3/2019).

Yosep pun mengungkapkan dzikir kebangsaan itu digelar setiap 1 Agustus yang dipimpin langsung KH Ma'ruf Amin.

Ketua TKD Ciamis Nanang Permana lebih tegas lagi. Menurutnya, tudingan Jokowi anak PKI merupakan fitnah yang sekarang tidak bisa dimaafkan lagi. Jika ada yang menebar fitnah tersebut, TKD Ciamis tak segan melaporkan ke Kepolisian.

Nanang juga menyingung soal fitnah antek asing. Ia menjelaskan bahwa Jokowi tukang kayu yang di tahun 2012 baru ke Jakarta. Orang tua Jokowi orang Jawa yang sama sekali tak tahu luar negeri. "Terus ada ada yang bilang pemerintah sekarang punya utang banyak. Justru faktanya sudah lebih dari Rp900 Triliun dibayar Jokowi," ucapnya.

Nanang pun mengungkapkan fakta pembangunan Transjawa sepanjang 700 kilometer dari Jakarta sampai Surabaya merupakan proyek prestisius yang hanya bisa diselesaikan diera Jokowi.

"Juga tudingan kriminalisasi ulama itu bohong. Habib Rizieq pernah dipenjara di era SBY, kasus Priok di zaman Soeharto. Sekarang tunjukkan ke saya Pak Jokowi mengkriminalisasi ulama mana? Habib Bahar ? Itu diproses karena penganiayaan. Dan siapa pun yang menganiaya pasti dihukum," tuturnya seraya menegaskan bahwa Habib Rizieq ke Saudi Arabia juga bukan karena Jokowi, tapi karena keinginannya sendiri.