alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Impor Bawang Putih Dikhawatirkan Gerus Elektabilitas Jokowi

Agung Bakti Sarasa
Impor Bawang Putih Dikhawatirkan Gerus Elektabilitas Jokowi
Ilustrasi/SINDOnews

BANDUNG - Indonesian Political Review (IPR) menyebut, penugasan impor bawang putih kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) bakal menggerus elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya melanjutkan periode kedua pemerintahannya di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Direktur Eksekutif IPR Ujang Komarudin mengatakan, penugasan impor bawang putih sebanyak 100.000 ton kepada Bulog itu dipastikan menimbulkan dampak negatif dari sisi politik. Sebab, kebijakan tersebut bukan saja tidak adil bagi importir, tapi juga sangat merugikan para petani.

"Jangan melakukan kebijakan yang salah kaprah jelang pemilu (pemilihan umum) karena akan menurunkan elektabilitas Jokowi. Apalagi, hampir sebagian pemilih Jokowi adalah petani," ungkap Ujang dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Jumat (22/3/2019).



Pengamat politik yang juga dosen tetap Universitas Al Azhar Indonesia itu menjelaskan, lewat kebijakan yang sangat merugikan tersebut, petani yang selama ini menjadi salah satu basis massa Jokowi dikhawatirkan mengalihkan dukungan dan tidak lagi mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Seharusnya mereka (petani) diayomi, dijaga, kalau perlu diuntungkan, jangan dirugikan. Kalau dirugikan akan berbalik arah dan ini akan merugikan Pak Jokowi," tegasnya.

Terlebih, lanjut Ujang, berdasarkan berbagai hasil survei yang ada, pemilih Jokowi berasal dari kalangan menengah ke bawah, seperti petani. Sementara, melihat dari sisi politik, kebijakan impor ini bakal merugikan elektabilitas Jokowi. "Ini basis massa Jokowi. Maka harus dijaga, jangan membuat kebijakan yang merugikan," tandas Ujang.

Senada dengan Ujang, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi juga mengatakan, kebijakan impor oleh Bulog ini tidak pro terhadap kepentingan dan nasib petani. "Kebijakan ini tidak pro ke petani. Petani bawang sepertinya ditinggalin," katanya.

Atas dasar alasan sangat merugikan petani, Uchok mendesak agar kebijakan impor bawang putih tersebut segera dibatalkan. Jika terlambat, kata Uchok, akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan petani dan rakyat Indonesia kepada Jokowi. "Harus dibatalkan. Apalagi, saya melihat ada kongkalikong di situ. Makanya semua aturan ditabrak saja," ujarnya.

Kebijakan impor bawang putih tanpa perlu melakukan kewajiban tanam sebanyak 5 persen dari volume rencana impor juga ditentang keras kalangan DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro juga mendesak kebijakan tersebut dievaluasi. Sebab, menurut dia, kebijakan itu berpeluang menjadikan Bulog melakukan monopoli.

Dia berpandangan, Bulog tak dapat melakukan impor bawang putih sendiri. Apabila hendak melakukan impor, pemerintah seharusnya memberikan kuota kepada perusahaan swasta agar terhindar dari monopoli. "Kalau begini, dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat," katanya.

Darori menambahkan, DPR akan mempertanyakan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait jadwal panen raya bawang putih. Khawatirnya, penunjukan Bulog untuk melakukan impor bawang putih tersebut malah merugikan petani lokal.

Senada dengan Darori, anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasludin menegaskan, impor bawang putih tanpa kewajiban tanam merupakan pelanggaran Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017 juncto 24 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut terdapat kewajiban bagi importir produk holtikultura untuk melakukan penanaman sebanyak 5 persen dari volume yang didapat dari rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

"Melanggar dong. Ngapain dibuat peraturan kalau itu dilanggar. Berarti kita tidak konsisten terhadap aturan yang ada," tegasnya.

Dia menjelaskan, aturan tersebut bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian. Setidaknya, kata dia, dengan aturan tersebut, para petani terakomodasi dan tidak merasa dianaktirikan oleh pemerintah. "Jangan sampai yang impor ini merugikan petani," katanya.

Karena kebijakan ini membuat petani sengsara, dia pun mendesak Menteri Perdagangan tidak memberikan izin atas impor bawang putih ini. "Kita minta Menteri Perdagangan dan Bulog jangan menyetujui izin impor kalau tidak ada bukti penanaman. Itu saja kuncinya," tandasnya.



(zik)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif