Jelang RUPS Bank BJB, DPRD Dorong Emil Rangkul Kabupaten/Kota

Rabu, 20 Maret 2019 - 23:06 WIB
Jelang RUPS Bank BJB, DPRD Dorong Emil Rangkul Kabupaten/Kota
Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A A A
BANDUNG - DPRD Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berkomunikasi dengan bupati dan wali kota di Jabar sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jabar Banten (bank bjb).

Diketahui, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jabar tersebut akan segera menggelar RUPS di mana salah satu agendanya pemilihan jajaran direksi. Di bawah kepemimpinan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Pemprov Jabar kini tengah menyeleksi para calon direksi tersebut.

Komisi III DPRD Jabar yang membawahi urusan BUMD menilai, perlu ada komunikasi lebih intensif antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan terkait bank bjb. Pasalnya, pemerintah kabupaten/kota merupakan pemilik saham bank bjb.

"Harus dilibatkan, bagaimana supaya BUMD ini (bank bjb) menjadi bank orang kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten," kata Anggota Komisi III DPRD Jabar Eryani Sulam di Bandung, Rabu (20/3/2019).

Menurut dia, selama ini, pelibatan pemerintah kabupaten/kota baru sebatas pembagian dividen dan corporate social responsibility (CSR) bank bjb. Namun, dalam pengambilan kebijakan strategis, seperti pemilihan direksi, belum dilakukan.

Apabila dibiarkan, Eryani mengaku khawatir jika pemerintah kabupaten/kota mengambil sikap, seperti menarik penyimpanan modal di bank bjb, seperti yang pernah dilakukan salah satu pemerintah kabupaten di Jabar.

"Kalau tidak salah, Cianjur sudah pernah akan mencabut, tidak akan disimpan di bank bjb, (penyimpanan) dana PNS (pegawai negeri sipil)-nya juga akan dialihkan," sebutnya.

Senada dengan Eryani, pakar ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung Acuviarta Kartabi juga menilai, Gubernur Jabar Ridwan Kamil harus segera berkomunikasi dengan para pemegang saham bank bjb lainnya, di antaranya pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan untuk meminimalisasi dampak tidak dilibatkannya pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang saham bank bjb. Apalagi, bank bjb akan menggelar RUPS dimana salah satu agendanya memilih jajaran direksi yang baru.

"Saya tahu bupati/wali kota memang tidak terakomodasi di bank bjb. Tapi kita harus pakai cara baik, Pak Gubernur harus segera komunikasi dengan kabupaten/kota, di luar RUPS," jelasnya.

Acuviarta menambahkan, penyamaan persepsi di antara pemegang saham ini dinilainya sangat penting, mengingat bisnis bank sangat berkaitan dengan kepercayaan publik. "Bank itu bisnis kepercayaan. Semaksimal mungkin kita menghindari persoalan," tandasnya.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 3.1367 seconds (0.1#10.140)