Emil: TAP Berperan untuk Akselerasi Pembangunan di Jabar

Senin, 18 Maret 2019 - 20:52 WIB
Emil: TAP Berperan untuk Akselerasi Pembangunan di Jabar
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan tentang kehadiran TAP dalam pemerintahannya bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan di Jabar. Foto/Istimewa
A A A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, kehadiran Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dalam pemerintahannya bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan di Provinsi Jabar.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengatakan, sebagai orang nomor satu di Jabar, dirinya membutuhkan berbagai masukan sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, sehingga setiap kebijakannya bermanfaat bagi masyarakat Jabar.

"(TAP) ini hanya untuk memberi input Gubernur untuk memperlancar kinerja. Dulu pas saya jadi wali kota juga ada, ini (TAP) memang dibutuhkan," kata Emil dalam konferensi pers di rumah dinasnya Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Senin (18/3/2019).

Emil menjelaskan, TAP yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.2/Kep.1244.Org/2018 tertanggal 27 November 2018 lalu itu, salah satu fungsinya untuk memperlancar pekerjaan yang tidak tertangani oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Maka saya sudah terjemahkan bahwa kalau tim khusus Gubernur ini namanya TAP," ujar mantan Wali Kota Bandung ini, seraya menekankan, pembentukan TAP tidak didasari kedekatan personal dengan dirinya.

Emil menambahkan, secara jumlah, TAP yang dibentuknya juga lebih sedikit dibandingkan tim serupa yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Dari awal kita butuh, tapi konsepnya minimalis 19 orang. Kalau Jakarta penduduk 10 juta (penduduk), TGUPP ada 70 lebih. Kalau di Jabar ada 50 juta (penduduk) kita kompresi hanya 19 orang," tandasnya.

Terpisah, anggota Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan, pembentukan TAP Jabar sudah sesuai aturan. Erry mengatakan, pembentukan TAP Jabar dilakukan secara transparan dan diisi orang kredibel dibidangnya.

"TAP dibentuk dengan keterbukaan, tanpa sembunyi-sembunyi atau dikemas dengan cara kemasan indah. Potensi konflik kepentingan (PKK) muncul ketika keterbukaan tidak hadir, sebaliknya PKK tereduksi ketika transparansi hadir," ujar Erry, Senin (18/3/2019).

Erry menjelaskan, pembentukan TAP Jabar dilakukan untuk mengakselerasi program kerja serta mempercepat realisasi pembangunan di Jabar. Hal itu sesuai dengan arahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang mengusung tagline 'Jabar Ngabret'.

"Mengangkat orang yang dipercaya itu bukanlah pelanggaran etika atau hukum, melainkan kewajaran semata. Mari berpikir positif tanpa prasangka, bicara dengan data dan fakta. Terlalu mudah bila sekadar mencari kesalahan atau kelemahan, mari kita bersama-sama nenggali gagasan," pungkasnya.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 3.9356 seconds (0.1#10.140)