Pertajam KPBU, TAP-Bappeda Tawarkan 3 Proyek Senilai Rp29 Triliun

BANDUNG - Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat mempertajam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kepala Bappeda Jabar Taufiq BS mengatakan, pihaknya bersama TAP secara maraton tengah mematangkan pembentukan Simpul KPBU yang nantinya akan mengelola proyek-proyek dengan skema KPBU secara mendetail. "Sebelum menjadi Simpul KPBU, kami bersama TAP menyiapkan rancangan simpul KPBU-nya," kata Taufik di Bandung, Jumat (15/3/2019).

Meski skema KPBU bukanlah barang baru dalam hal pembiayaan infrastruktur, Taufiq mengakui, berdasarkan hasil kolaborasi dengan TAP, pihaknya mencatat kelemahan Pemprov Jabar yang selama ini tidak memiliki simpul skema tersebut.

"Simpul KPBU ini dibuat untuk menyatukan proyek-proyek tadi dalam satu koordinasi. Nanti fasilitasi, pembinaan, dan monitoring evaluasi dilakukan di simpul ini," terangnya.

Karena itu, ke depan, akan dibentuk sebuah unit khusus, yakni Simpul KPBU di Bappeda Jabar yang diatur oleh payung hukum berupa keputusan gubernur, dimana nantinya akan ada jabatan Kepala Simpul KPBU.

"Kami dibantu TAP yang merupakan orang-orang profesional, mereka punya jaringan luas dengan pusat, sehingga sangat membantu pelaksanaan dan percepatan KPBU ini," katanya.

Taufik melanjutkan, setelah proses ini selesai, Bappeda akan merancang proyek-proyek infrastruktur yang bisa ditawarkan pada investor lewat skema KPBU.

Dari identifikasi awal Bappeda dan TAP, Taufik menyebut, ada 19 proyek infrastruktur yang bisa ditawarkan. "Totalnya Rp29 triliun, tapi dari 19 itu yang kita lihat siap ada 5 proyek, dari 5 itu 3 paling siap," sebut Taufik.

Ketiga proyek yang paling siap itu adalah Tempat Pemrosesan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS) Legoknangka, Light Rapid Transit (LRT) Bandung Raya, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandung Raya.

Kesiapan proyek-proyek ini, tambah Taufik, ditindaklanjuti dengan penyiapan detil proyek tersebut."Kita lakukan seleksi proyek, tiga ini yang kita dorong dan paling layak," ujarnya.

Rencananya, pada April mendatang, pihaknya akan mengundang Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan pihak lain untuk sama-sama mendalami proyek-proyek unggulan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan meminta pendanaan project development facilities (PDF) pada Kementerian Keuangan.

Anggota Dewan Pakar TAP Bernadus Djonoputro mengatakan, skema KPBU menjadi prioritas Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk pembiayaan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur.

Menurut dia, TAP membantu Bappeda agar pembentukan Simpul KPBU terealisasi. "Jabar sudah agak di depan karena sudah menyusun simpul KPBU," katanya.

Dia juga mengatakan, TAP berkonsentrasi membantu Bappeda Jabar dalam pembentukan Simpul KPBU, mengingat unit ini nantinya bertugas mengkoordinasikan persiapan proyek-proyek unggulan. Jika Simpul KPBU tersebut terwujud, dia yakin, bukan hanya dari swasta, pembiayaan pembangunan pun dapat diperoleh dari pemerintah pusat dan pihak lainnya.

"Ini langkah kombinasi antara konsep Blue Book Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan inisiatif daerah," ujarnya.

Bernie juga memastikan, tiga proyek yang sudah dianggap matang itu memang layak segera ditawarkan pada investor. Menurutnya, proyek yang berkaitan dengan sampah, air, hingga jalan yang merujuk pada implementasi KPBU adalah yang paling banyak diminati.

"Air bersih itu paling gampang, sudah tidak ada hambatan aturan tinggal bagaimana PDAM punya kemampuan kapasitas internal," tuturnya.

Pihaknya optimistis, langkah strategis TAP dan Bappeda menajamkan skema KPBU bisa menarik banyak peminat. Dia mengakui, untuk menggaet investor asing, persiapan proyeknya harus ditopang kuat dengan dokumen berstandar internasional dan best practice.

"Jadi, Jabar akan mengikuti tren Indonesia, KPBU yang sudah berjalan dan berproses seperti Umbulan, Tuban, Lampung, dan Nambo yang sudah mampu menarik peserta tender internasional," katanya.

Dia menambahkan, setelah Simpul KPBU terbentuk, selanjutnya bisa berproses dengan menggelar market sounding proyek-proyek unggulan dengan catatan persiapan dokumen sudah sangat kuat.

“Kalau dilihat dari minat, Pak Gubernur sudah ketemu dengan banyak investor. (Pemprov) mulai kewalahan mereka (investor) mau ketemu, tapi kita harus menyiapkan dokumennya," tandasnya.