Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Teken Pakta Integritas di Hadapan Buruh

BANDUNG - Sebanyak 32 calon anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD utusan kalangan buruh meneken pakta integritas dukung perjuangan buruh di Jawa Barat. Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan di hadapan ribuan buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, saat peringatan HUT ke-46 SPSI di Graha Emerald, Kota Bandung, Kamis (14/3/2019).

Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menyatakan, momentum tahun politik ini dimanfaatkan buruh untuk mendeklarasikan dan menandatangani pakta integritas bagi caleg-caleg yang berasal dari SPSI.

"Mereka adalah kader-kader terbaik dengan harapan kalau jadi nanti tidak meninggalkan SPSI tempat mereka dibesarkan. Tetapi membantu memajukan organisasi, menjaga nama baik organisasi, memperjuangkan hak dan kepentingan anggota SPSI khususnya, kaum buruh dan masyarakat," kata dia.

Pihaknya mendukung kader untuk maju di parlemen. Sehingga, SPSI memiliki wakil rakyat yang bisa memperjuangan aspirasi buruh. Selama ini, kata dia, tidak ada anggota SPSI di parlemen, sehingga tuntutan buruh selalu kandas di jalan.

"Kami komitmen agar mereka bisa duduk di parlemen agar bisa diperjuangkan butuh. Karena perjuangan di dalam sistem lebih menguntungkan ketimbang di luar. Buruh harus ambil peran ikut berpolitik," ujarnya.

Dia berkomitmen, dalam lima tahun ke depan akan semakin banyak kader SPSI yang terlibat di politik. Targetnya, ada 5 anggota dewan dari SPSI untuk setiap kabupaten atau kota. Semakin banyak anggota menjadi parlemen, diharapkan perjuangan buruh semakin mudah.

Diketahui, SPSI memiliki anggota ribuan buruh. Mereka berasal dari lima Federasi Serikat Pekerja Jawa Barat yakni FSP TSK, FSP LEM, FSP KEP, FSP RTMM, dan FSP KAHUT.

Calon Anggota DPD RI M Sidharta mengatakan, tidak adanya wakil buruh di DPD membuat perjuangan buruh di lembaga tersebut sangat lemah. Padahal, DPD memiliki peran penting dalam mengomunikasikan program dan kebijakan buruh kepada gubernur, presiden, dan lainnya.

"Masalah upah akan menjadi fokus kami dalam memperjuangkan aspirasi butuh. Aspirasi masyarakat akan dilaksanakan secara maksimal," kata dia.