alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Diduga Korupsi APBD Kota Cimahi, Itoc Kembali Disidang

Agus Warsudi
Diduga Korupsi APBD Kota Cimahi, Itoc Kembali Disidang
Itoc Tochija, mantan Wali Kota Cimahi sekaligus terpidana korupsi Pasar Atas Baru saat disidang. Foto/Istimewa

BANDUNG - Diduga melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Cimahi 2006 dan APBD 2007, Itoc Tochija kembali duduk di kursi pesakitan.

Padahal sejak 2017 lalu, Itoc menjalani hukuman 7 tahun penjara akibat terbukti melakukan korupsi proyek pembangunan Pasar Atas Baru Kota Cimahi tahun anggaran 2016. Dia mendekam di Lapas Sukamiskin. Kasus ini juga menyeret istri Itoc, Atty Suharti yang divonis 4 tahun penjara.

Itoc hadir mengenakan batik hijau dalam sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata Bandung, Senin (11/3).



Sebelum sidang pembacaan dakwaan dimulai, Itoc meminta izin kepada majelis hakim untuk menggunakan oksigen alat bantu pernapasan. "Mohon izin yang mulia, saya pakai alat bantu oksigen jika nanti merasa perlu," kata Itoc. Pembacaan dakwaan sempat dihentikan sementara karena Itoc harus memasang alat bantu pernapasan. Setelah alat bantu terpasang, jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan pembacaan dakwaan. 

JPU mendakwa Itoc menyalahgunakan dana APBD Perubahan Kota Cimahi 2006 dan APBD 2017 terkait penyertaan modal daerah Kota Cimahi pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri dan PT Lingga Buana Wisesa dalam rangka Pembangunan Pasar Raya Cibeureum dan subterminal Kota Cimahi.

Kasus ini ditangani Kejari Cimahi. Hasil audit kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Jabar (BPKP) mencapai sekitar Rp37.487.065.273.

Dalam dakwaan nomor PDS-01/CMH/01/2019, JPU menyatakan, kasus ini bermula pada 2006-2007 Pemkot Cimahi menyertakan modal kepada PD Jati Mandiri sebesar Rp42 miliar untuk kerjasama operasi antara PD Jati Mandiri dengan Idris Ismail selaku Direktur Utama PT Lingga Buana terkait investasi pembangunan Pasar Raya Cibeureum di lahan seluas 24,790 meter persegi.

Semula, Idris Ismail, mengajukan izin prinsip pemanfaatan lahan di Kelurahan Cibeureum Kota Cimahi. Lahan itu milik orang lain. Pemkot Cimahi menolak pengajuan izin prinsip karena tidak punya lahan sebagai potensi pendapatan daerah dan alasan kemacetan.

"Terdakwa Itoc kemudian menawarkan ldris untuk bekerja sama dalam pemanfaatan lahan di lokasi Kelurahan Cibeureum untuk membangun Pasar Raya dan subterminal. Terdakwa (Itoc) menjanjikan, Pemkot Cimahi akan memberikan dana pembangunan dan saksi bermodalkan tanah di Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan," kata jaksa Harjo.

Idris Ismail menyetujui tawaran itu. Padahal, sejak 2006, status kepemilikan tanah di Kelurahan Cibeureum tersebut masih dalam sengketa di PN Bale Bandung. Tanah tersebut bukan milik Idris Ismail, melainkan milik PT Adhi Darma. Terdakwa juga tahu tanah tersebut belum bersertifikat dan masih sengketa.

Untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, tutur JPU, Idris Ismail diminta oleh Itoc untuk mendirikan perusahaan perseroan terbatas dinamakan PT Lingga Buana Wisesa (LBW). Lalu, terdakwa meminta Idris mengikutsertakan anaknya, Puti Melati sebagai salah satu direktur untuk memudahkan dalam mengambil keuntungan. "Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 76 ayat 1 Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah," ujar Harjo.

Setelah PT LBW terbentuk, Idris menempuh berbagai persyaratan administrasi penyertaan modal daerah. Pemkot Cimahi mengajukan persetujuan ke DPRD Cimahi untuk penyertaan modal tersebut dan disetujui. Setelah semua administrasi dipenuhi, Pemkot Cimahi melalui PD Jati Mandiri menyertakan modal dengan total Rp42 miliar untuk pembangunan Pasar Raya Cibeureum dan sub terminal.

Kemudian PT LBW menyediakan lahan 24,790 meter persegi yang belakangan masih tanah sengketa dan diakui sebagai milik Idris Ismail. Dalam dakwaan, jaksa juga menyebut nama calon Sekda Kota Bandung Benny Bachtiar. Saat itu, Benny menjabat Kasubbid Perencanaan Pendapatan dan Anggaran Belanja Pemkot Cimahi.

Saat membahas anggaran penyertaan modal di DPRD Cimahi, Itoc tidak memasukkan penyertaan modal Rp31 miliar dalam nota keuangan. Kenyataanya, Itoc meminta Benny untuk memasukkan Rp27 miliar di pembahasan anggaran. Dari penyertaan modal tersebut, ungkap JPU, terdapat penggunaan dana pembelian tanah 4.500 meter persegi senilai Rp10,1 miliar. Padahal dalam perjanjian, tanah disediakan Idris Ismail bukan oleh Pemkot Cimahi, apalagi dengan membeli lahan.

Itoc lantas meminta Direktur PD Jati Mandiri Uyat Suyatna untuk mempercepat pembangunan proyek Pasar Raya Cibeureum namun Uyat menolak untuk membeli tanah 4.500 meter persegi itu karena belum bersertifikat. "Karena tetap menolak, terdakwa memberhentikan Uyat Suyatna dari jabatan PD Jati Mandiri pada Oktober 2007 dan diganti Adjan Sudjana," ujar jaksa.

Pada 2010, PD Jati Mandiri dijabat Usman Rahman. Kontrak kerja sama diputus karena pembangunan terhambat. Pemutusan kerja sama ditindak lanjuti dengan kesepakatan baru antara PD Jati Mandiri dan PT LBW. Salah satunya, membagi kekayaan kerja sama operasi di antara keduanya. Kesepakatan itu menguntungkan PT LBW yang mendapat dana Rp37 miliar dari pembagian kekayaan tersebut. Padahal, awal kesepakatan PT LBW hanya bermodalkan tanah dan Pemkot Cimahi menyertakan modal Rp42 miliar.

Selama menjalankan penyertaan modal, terdakwa Itoc melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar 10 ketentuan perundang-undangan. Antara lain, Undang-undang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Keuangan Negara, PP Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Tentang Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Peberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan hingga sejumlah keputusan Mendagri.

"Akibat perbuatan terdakwa bersama almarhum Rosita Djuhlia Sutardja selaku Ketua DPRD Cimahi, Adjan Sudjana, dan Idris Ismail, negara dirugikan Rp37,4 miliar," tandas jaksa Harjo.

Akibat perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara, jaksa menerapkan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan primair. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, jaksa menerapkan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



(awd)