alexa snippet
more
TOPIK TERPOPULER

Dilalui Trase KA Cepat, Walini Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Adi Haryanto
Dilalui Trase KA Cepat, Walini Jadi Kawasan Ekonomi Khusus
Lokasi proyek KA Cepat Jakarta-Bandung di kawasan Walini, Kecamatan Cikalongwetan, KBB, yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

BANDUNG BARAT - Kawasan perkebunan Walini di Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dirancang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Konsep itu untuk mendukung keberadaan Transit Oriented Development (TOD) KA Cepat Jakarta-Bandung yang akan melewati kawasan tersebut.

Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) KBB Agustina Piryanti mengatakan, konsep KEK untuk mendukung TOD KA Cepat di kawasan Walini, mengalami perluasan. Hal itu diusulkan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) pada 31 Mei 2018 lalu dari asalnya 1.270 hektare menjadi 2.800 hektare.

"Usulan perluasan karena TOD di Walini akan dijadikan Kawasan Ekonomi Terpadu (KEK)," kata Agustina, Jumat (10/8/2018).

Dia mengemukakan, meski ada perluasan tetapi tidak akan menggunakan tanah milik masyarakat karena area perluasan lahan Perkebunan Panglejar dan Maswati. Pemkab Bandung Barat sudah menyetujui usulan itu dan memberikan dukungan terhadap rencana tersebut sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Asalkan keberadaan KEK memberikan manfaat, khususnya pertumbuhan ekonomi masyarakat KBB.

"Masyarakat KBB harus bisa menerima manfaat lebih dari kedua proyek tersebut. Sebab di dalam KEK akan berdiri wisata terpadu, perdagangan jasa, perkantoran, hotel, sampai perumahan," ujar dia.

Namun imbas dari KEK, tutur Agustina, otomatis harus mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KBB. Kebetulan RTRW KBB yang berlaku saat ini, masih memakai RTRW 2012. Padahal sesuai aturan, seharusnya setiap 5 tahun, harus dilakukan revisi terhadap RTRW. Sekarang kawasan Walini masuk zona B4 atau kawasan hijau dan direvisi menjadi B2 atau perkotaan oleh pemerintah pusat.

Agustina mengungkapkan, revisi RTRW KBB tetap harus dilaksanakan ada ataupun tidak ada proyek TOD dan KEK. Saat ini, proses revisi sedang dikonsultasikan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). RTRW KBB harus mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) 45 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang ditetapkan Presiden pada 6 Juni 2018.

"Wilayah KBB bersama Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan sebagian Kabupaten Sumedang masuk Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung," pungkas Agustina.



(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif