Atasi Kemacetan, Pemkot Bandung Bakal Uji Coba Grab to Work

BANDUNG - Mulai Senin pekan depan, Pemkot Bandung bersama penyedia jasa transportasi online Grab bakal menguji coba Grab to Work selama dua minggu. Fasilitas tersebut bakal diterapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung.

Grab to Work adalah fasilitas pemesanan transportasi online yang terpusat pada beberapa titik kumpul. Nantinya, satu kendaraan transportasi online bakal mengangkut lima hingga enam penumpang yang seluruhnya ASN Pemkot Bandung.

Partner Engagement Executive Grab Jawa Barat Mawaddi Lubby mengatakan, untuk program tersebut, pihaknya telah menyiapkan sekitar 10 armada dengan seater enam orang. Kendaraan tersebut akan di sebar di beberapa titik kumpul, seperti Terminal Cicaheum, Leuwipanjang, daerah Bandung Timur, dan lainnya.

"Total ada 15 titik kumpul. Nantinya, setiap mobil akan berisi hingga enam orang dengan tarif normal. Tetapi selama uji coba, kami gratiskan," kata Lubby saat launching Grab to Work di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Jumat (8/3/2019).

Menurut dia, tahap awal uji coba hanya untuk ASN Pemkot Bandung. Nantinya, setelah proses uji coba selesai, program tersebut akan dilakukan secara masif pada April mendatang. Tidak menutup kemungkinan, Grab to Work bakal berlaku bagi instansi atau perusahaan lainnya.

"Kita tahu, pegawai yang pergi ke kantor menggunakan kendaraan pribadi sangat banyak. Sedangkan pegawai yang menggunakan online sangat sedikit. Sementara, setelah sampai di tempat kerja, mobil hanya parkir selama seharian," beber dia.

Menurut dia, program kampanye Grab to Work sebagai komitmennya membantu Pemerintah Kota Bandung mengatasi kemacetan . "Kami harap akan timbul kebiasaan baik dan memberi kontribusi nyata mengurangi tingkat kemacetan di Kota Bandung," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung Didi Riswandi mengatakan, program Grab to Work tidak jauh beda dengan program Car Pooling. Program ini diharapkan mengurangi kemacetan secara efektif.

"Sementara akan melibatkan 70 pegawai Dishub. Mereka harus ikuti aturan ini selama uji coba. Kalau tidak pakai Grab to Work, nanti kena penalti sebesar Rp50.000 dan Rp100.000 untuk pejabat struktural. Uang hasil denda nanti untuk beli pohon," katanya.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana menyambut baik program tersebut. Dia berharap program ini dapat mengurangi kemacetan di Kota Bandung.

"Seperti kota lainnya, di Bandung sebenarnya sudah ada 32 trayek dengan 5.500 angkutan umum, tetapi tetap saja masyarakat pilih kendaraan pribadi. Saya apresiasi Grab to Work ini untuk mengurai kemacetan," katanya.