alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Gubernur Minta 14 Kepala OPD Hasil Seleksi Buat Program Gebrakan

Agung Bakti Sarasa
Gubernur Minta 14 Kepala OPD Hasil Seleksi Buat Program Gebrakan
Gubernur Jabar Ridwan Kamil melantik 14 pejabat eselon II hasil seleksi di lingkungan Pemprov Jabar, Rabu (6/3/2019). Foto/Istimewa

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik 14 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang akan menempati jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar.

Pelantikan 14 pejabat yang merupakan hasil seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang dilakukan sejak November 2018 lalu itu digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (6/3/2019).

Pelantikan mengacu pada Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 821.2/Kep.175-BKD/2019 dan Nomor: 821.2/Kep.176-BKD/2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.



Gubernur Jabar Ridwan Kamil menerangkan, sebenarnya ada 15 jabatan yang dibuka dalam seleksi tersebut. Namun, satu jabatan, yakni Kepala Dinas Kesehatan terpaksa diseleksi ulang karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi dan jumlah peserta seleksi yang sedikit.

Emil, sapaan akrab Gubernur menyebutkan, dari 14 pejabat tersebut, 4 orang di antaranya merupakan perempuan dan 10 orang lainnya laki-laki serta 9 pejabat merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan 5 pejabat merupakan ASN di luar lingkungan Pemprov Jabar.

Emil melanjutkan, pihaknya ingin menempatkan karir pejabat berdasarkan aturan dan kompetensi. Selain itu, proses seleksi juga dilakukan tanpa intervensi dan semua proses dilakukan oleh panitia seleksi yang independen. "Setelah tiga besar, baru ada proses diskresi karena harus ada chemistry," ujar Emil.

Terkait program 100 hari, Emil mewajibkan para pejabat ini membuat gebrakan di dinas atau OPD yang dipimpinnya. Emil pun yakin para pejabat yang dilantik memiliki integritas yang tinggi karena dalam proses seleksi, panitia mendapat masukan dari berbagai pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Intelejen Negara (BIN), dan berbagai pihak lainnya.

"Mereka ditargetkan 100 hari ada gebrakan-gebrakan di level dinas. Kemudian membantu membereskan urusan yang tertunda, khususnya terkait barang/jasa. Karena lelang banyak tertunda gara-gara menunggu ini (proses seleksi dan pelantikan)," tuturnya.

"Dan saya meyakini, inilah kabinet yang mantap," sambung Emil.

Tidak hanya itu, Emil juga meminta seluruh pejabat yang dilantiknya menjadi cermin bagi bawahan dan masyarakat. Sebab, kata Emil, segala perbuatan baik lisan, gerak tubuh, hingga raut wajah akan menjadi perhatian. Selain itu, keputusan yang diambil dan cara mendelegasikan berbagai tugas pun harus menjadi contoh bagi banyak pihak.

"Oleh karena itu, tolong ditingkatkan lagi semangat belajar leadership. Hari ini pintar saja tidak cukup, hari ini IQ saja tidak cukup, Anda semua harus punya EQ atau akhlak dalam merajut kepemimpinan. Anda juga harus punya SQ agar bathin ini selalu tenang dengan niat semata-mata lillahita’ala dan beribadah," papar Emil.

Emil juga kembali menyampaikan tiga nilai yang harus dimiliki pejabat ASN, di antaranya integritas, melayani bukan dilayani, serta profesional. Implementasi dynamic governance juga menjadi pesan Emil, agar tujuan yang ingin dicapai tidak terhambat oleh aturan yang ada.

"Segera terapkan konsep pemerintahan birokrasi dinamis atau LAN (Lembaga Administrasi Negara) menyebutnya agile bureaucracy. Harus gesit, jangan gara-gara gak ada peraturan, tujuan yang dimatikan. Harusnya dibalik, tujuannya dikejar aturannya disesuaikan dan aturannya dibikin secepatnya. Konsep, aturan yang tidak sesuai dengan zaman sekarang itu menghambat inovasi," jelasnya.

Terakhir, Emil juga meminta para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar tidak berpolitik dan patuh terhadap keputusan yang telah dibuat. Dia menegaskan, pemimpin politik di pemerintahan daerah provinsi itu hanya Gubernur dan Wakil Gubernur.

"Jangan berpolitik karena pejabat politik, pemimpin politik di Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dua, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Di luar dari itu semua tegak lurus, patuh pada keputusan. Saya tidak mau mendengar ada lobi-lobi, kasak-kusuk yang tidak perlu karena itu hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sesuai tupoksi dan aturan," tandas Emil.

Berikut 14 pejabat eselon II Pemprov Jabar yang dilantik

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Tirtoyuliono.

2. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Kusmana Hartadji

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mochamad Ade Afriandi

4. Kepala Dinas Perhubungan Hery Antasari

5. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang A Koswara

6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Linda Al Amin

7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Engkus Sutisna

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dedi Supandi

9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Setiaji

10. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Iip Hidayat

11. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Ika Mardiah

12. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Eni Rohyani

13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah, Hermansyah

14. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Ida Wahida Hidayati



(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif