Sinkronkan Arah Pembangunan, Pemprov-Pemkab/Pemkot Gelar Kopdar

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat menggelar Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Kopdar) bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jabar untuk menyinkronisasi arah pembangunan di Provinsi Jabar.

"Setiap tiga bulan, Gubernur, bupati/wali kota berkumpul. Karena ini tiga bulan pertama, hari ini seluruh bupati/wali kota menyampaikan keinginannya untuk 2020," ujar Gubernur dalam kegiatan Kopdar di Green Forest Resort, Jalan Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat, Senin (4/3/2019).

Lewat Kopdar kali ini, Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengajak seluruh bupati dan wali kota di Jabar untuk menyinkronkan sekaligus mengoptimalkan arah pembangunan, termasuk infrastruktur, baik yang merupakan proyek strategis nasional maupun provinsi.

Emil pun meminta seluruh bupati/wali kota menindaklanjuti program pembangunan yang telah berjalan dan yang akan direncanakan serta mengakomodasi apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan dalam pembangunan yang dituju.

"Kami tidak mau lagi arah pembangunan kurang sinkron. Artinya, lewat Kopdar ini disinkronisasi karena mobil Jawa Barat ini mau di 'gass poll', mau 'digeber'. Ini para penumpang, para supir harus nyaman, jelas arahnya, berapa kecepatannya," papar Emil.

Emil melanjutkan, setelah aspirasi disampaikan seluruh bupati/wali kota, Pemprov Jabar akan memperjuangkan realisasinya lewat program-program Gubernur Jabar serta meminta dukungan maksimal dari semua pihak.

"Semuanya buat rakyat. Ada program Jabar Quick Response, dibentuk kalau belum. Ada Layad Rawat, dimaksimalkan kalau belum. Ada Kredit Mesra di masjid, dikampanyekan, dan lain- lain," katanya.

"Kalau ini terjadi dan kita sering berkomunikasi, maka Jawa Barat akan 'ngabret', maju, kondusif, dan makin luar biasa," sambung Emil.

Emil pun memastikan, Pemprov Jabar telah berkomitmen tidak mengandalkan dana APBD untuk menunjang pembangunan. Karenanya, bila dana APBD kabupaten/kota tidak mencukupi, Emil pun siap melakukan lobi-lobi kepada pemerintah pusat.

"Saya siap juga membantu cari kerja sama dengan swasta. Bisa ke bjb (Bank Jabar Banten) pakai Kredit Infrastruktur Daerah (Indah). Bisa ikut ke luar negeri melobi lembaga donor hibah, bisa CSR (corporate social responsibility), dana umat, dan lain- lain," pungkas Emil.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Jabar Daud Achmad menerangkan, kegiatan Kopdar sejalan dengan Visi Jabar 2018-2023, yakni Jabar Juara Lahir Batin melalui inovasi dan kolaborasi.

"Karenanya, forum komunikasi antara Gubernur dan bupati/wali kota ini perlu diintensifkan melalui berbagai interaksi formal maupun informal secara berkala dan berkelanjutan," tutur Daud.

Daud melanjutkan, Kopdar juga sejalan dengan amanat Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Menurut dia, dasar hukum tersebut menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur aebagai wakil pemerintah pusat.

"Maksud dari Kopdar ini adalah untuk mengintensifkan komunikasi dan silaturahmi Gubernur dan para bupati/ wali kota beserta para penyelenggara pemerintahan daerah lainnya, dengan tujuan terciptanya hubungan dan tata kelola pemerintahan yang sinergis di Jabar," katanya.