Di Hadapan Jokowi, Ketum PBNU Singgung Gelombang Revolusi Industri 4.0

Rabu, 27 Februari 2019 - 16:54 WIB
Di Hadapan Jokowi, Ketum PBNU Singgung Gelombang Revolusi Industri 4.0
Foto Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj terpampang di arena Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar, Rabu (27/2/2019). Foto/SINDOnews/Jani Noor
A A A
BANJAR - Di hadapan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengingatkan tentang situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat. Kiai Said menyinggung gelombang Revolusi Industri 4.0. yang bertumpu pada penggunaan masif teknologi informasi komunikasi berbasis internet (internet of things), kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan analisis big data.

"Revolusi Industri 4.0 berdampak luas pada sektor lapangan kerja. Menurut Mckinsey Global Institute, Revolusi Industri 4.0 akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambil alih oleh robot dan mesin. Ini tantangan bangsa ke depan," kata Kiai Said saat Pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Pesantren Miftahul Hudal Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

Menurut Said, khusus di Indonesia akan ada sekitar 3,7 juta lapangan kerja baru yang terbentuk, tetapi ada sekitar 52,6 juta lapangan kerja yang berpotensi hilang akibat revolusi digital. Namun, terdapat peluang positif dari Revolusi Industri 4.0 ini yakni kemudahan-kemudahan transaksi dengan online.

"Positifnya itu. Semua dimudahkan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat. Tapi ancamannya akan tergusurnya lapangan kerja di tengah besarnya pengangguran di Indonesia," ucapnya.

Kiai Said pun menjelaskan kenapa NU perlu mengingatkan soal gelombang Revolusi Industri 4.0 ini karena manusia dan kemanusiaan merupakan dimensi utama dalam pembangunan.

"Nah, tugas pemerintah adalah mengelola peluang positif revolusi digital sekaligus mereduksi, mengantisipasi, dan merekayasa 'mudharat-mudharat' teknologi agar tidak mendehumanisasi pembangunan," tuturnya.

Kiai Said juga menerangkan bahwa Nahdlatul Ulama didirikan dengan dua mandat besar, yaitu peran dan tanggung jawab keagamaan (mas'uliyah diniyah) dan peran dan tanggung jawab kebangsaan (mas'uliyah wathaniyah).

NU, kata dia, bukan hanya terpanggil untuk mengurus masalah ubudiyah, fikrah d?niyah, atau harakah Islamiyah, tetapi juga masalah-masalah kebangsaan. Dalam kapasitas yang dimungkinkan, NU selalu berupaya membantu program-program pemerintah dalam mendukung kesejahteraan rakyat.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU Tahun 2019 di Kota Banjar mengambil tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah (Ikatan Kebangsaan) untuk Kedaulatan Rakyat". Tema tersebut dilandasi situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2019.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.6429 seconds (0.1#10.140)