Perokok dan Pemilik Smartphone Tak Layak Terima Dana PKH

BANDUNG - Program Keluarga Harapan (PKH) yang digulirkan pemerintah dinilai perlu dievaluasi, terutama terkait syarat calon penerima dana bantuan PKH. Evaluasi diperlukan agar PKH tepat sasaran dan angka kemiskinan di Indonesia dapat terus ditekan.

Usulan evaluasi tersebut disampaikan Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut dia, sebagai program pengentasan kemiskinan, PKH harus tepat sasaran dimana dana bantuan harus diterima warga yang benar-benar berhak.

Dedi mengatakan,dari total penerima dana PKH di Jabar sekitar 1,7 juta keluarga, masih ditemukan penerima yang tidak layak menerima dana bantuan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan evaluasi yang melibatkan aparat kewilayahan sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi warganya.

"Syarat penerima harus diubah. Yang tidak merokok, tidak menggunakan HP Android, tidak ngredit motor, hingga tidak terikat bank keliling, agar tepat sasaran. Jangan sampai duit PKH dipakai bayar kredit motor, dipake buat tukang renten (rentenir)," tegas Dedi di Bandung, Jumat (22/2/2019).

Bahkan, Dedi pun mengusulkan agar dibuat aturan tegas bagi keluarga yang sebenarnya tak layak mendapatkan dana bantuan PKH. Aturan tegas tersebut berupa denda berlipat jika yang bersangkutan tetap memaksakan diri menerima dana bantuan PKH.

"Dibuat regulasi. Ketika ada orang berkemampuan, tetapi dia salah input data di BPS (Badan Pusat Statistik), akhirnya menerima dana PKH, dia harus mengembalikan 1.000 kali lipat," tegas Dedi lagi.

Dedi juga mengimbau agar aparat kewilayahan, termasuk aparat Bhabinkamtibmas untuk berani bertindak tegas kepada warganya yang tak layak menerima dana PKH, tapi masih tetap memaksakan diri menerima.

"Kepala desa harus berani tempel stiker (bertuliskan) keluarga ini tidak layak menerima dana PKH. Babinkamtibmas juga harus mengecek, itu kan salah satu fungsinya juga, mengecek seluruh program bantuan agar tepat sasaran," paparnya.

Dedi yang juga Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) Jabar ini menilai, masih adanya keluarga yang tak layak mendapatkan dana bantuan PKH menjadi masalah bagi pemerintah. Tak jarang, kata Dedi, hal itu dijadikan senjata oleh pihak oposisi yang menilai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah belum dirasakan masyarakat.

"Ke depan harus ada rumusan, si keluarga PKH sampai kapan menerima, agar angka kemiskinan bisa terus menurun. Bahkan, kalau perlu ke depan di dorong (dana bantuan) jadi Rp1 juta per keluarga. Rp500.000 untuk kebutuhan, Rp.500.000 lagi untuk sarana produksi seperti beternak atau berjualan. Jadi sekian tahun harus mandiri," jelasnya.

Dedi menambahkan, dalam pertemuan dengan para pendamping PKH di Purwakarta, Jumat 20 Februari 2019 lalu, pihaknya juga mendapat berbagai masukan, salah satunya perlunya peningkatan kesejahteraan para petugas pendamping PKH, termasuk jumlah personelnya. Hal itu perlu dilakukan agar kinerja mereka lebih baik, termasuk dalam hal pengawasan jalannya program tersebut.

"Pendampingnya ditambah atau ditambah kesejahteraan mereka. Sekarang kan (honor) Rp3,5 juta (per bulan) lalu ada daerah yang memberikan tambahan. Kalau mereka dapat Rp4 juta, saya kira cukup, tapi mereka harus dapat (uang) transport di luar upah lalu sarana mobilisasinya juga ditambah," pungkas Dedi.

Sebelumnya, Dedi sempat menyoroti persoalan data statistik kemiskinan di Indonesia yang dinilainya masih lemah dan kerap dijadikan celah oleh pihak oposisi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi, khususnya terkait program kesejahteraan rakyat.

Dedi menilai, wajar pihak oposisi terus mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi soal kemiskinan. Pasalnya, data statistik kemiskinan di Indonesia memang belum sempurna. Padahal, angka kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.

"Kalau petahana menghadapi oposisi, tidak mesti (kritikan) dilawan frontal. Sajikan saja, kita mengevaluasi kinerja ini karena tidak mungkin ada manusia yang sempurna, tidak mungkin juga manusia tidak ada baiknya," ungkap Dedi saat ditemui seusai kegiatan Safari Budaya di Kampung Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Rabu 16 Desember 2018 malam.

Dedi mengakui, di antara segudang prestasi Jokowi dalam memimpin pemerintahan di periode pertamanya, pastilah ada kekurangan. Meski begitu, Dedi memastikan, Jokowi yang kini maju bersama Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan terus memperbaiki kekurangan tersebut.