Kompleks Perkantoran Pemprov Jabar Diwacanakan Pindah ke Tegalluar

BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mewacanakan bakal membangun kompleks perkantoran di kawasan Tegalluar, Kabupaten Bandung.

Jika wacana ini terwujud, pusat pemerintahan Provinsi Jabar bakal pindah ke kawasan timur Kota Bandung tersebut. Seluruh kantor, baik tempat kerja gubernur, wakil gubernur, sekretariat daerah, maupun dinas-dinas, menjadi satu kawasan di Tegalluar. Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar tengah mengkaji wacana tersebut.

Diketahui, saat ini, kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar saat ini berpencar di sejumlah titik. Sebagian besar kantor pemerintahan itu berada di wilayah Kota Bandung.

"Wacana tersebut sudah dibahas. Tujuannya agar kinerja lebih efektif dan tertata karena di sini (Kota Bandung) kan macet. Kemudian kan (kantor) pemerintahan di sini acak-acakan," kata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (21/2/2019).

Uu mengemukakan, merasakan betul dampak dari berpencarnya kantor-kantor OPD Pemprov Jabar. Akibatnya, waktunya banyak tersita hanya untuk mencapai lokasi kantor OPD saat melakukan aktivitasnya sebagai Wakil Gubernur Jabar.

"Terasa sama saya, di saat saya butuh dinas, minimal butuh 20 menit, itu yang dekat. Sementara tamu menunggu dan kebijakan dibutuhkan oleh masyarakat," ungkapnya.

Meski masih bersifat wacana, namun dia berharap, pemindahan kantor pemerintahan tersebut bisa terwujud di masa kepemimpinanya.

"Mudah-mudahan dalam kepemimpinan kami sudah dipindahkan. Sementara fungsi gedung ini (Gedung Sate) bisa dimanfaatkan untuk yang lain," tandas Uu.

Sementara itu, Kepala Bappeda Jabar Taufiq BS mengakui, pihaknya sedang mengkaji wacana pemindahan perkantoran Pemprov Jabar tersebut. Meski begitu, Taufik menyebut, belum ada kesepakatan bahwa kawasan Tegalluar menjadi lokasi pembangunan kompleks perkantoran Pemprov Jabar.

"Ya, ini masih dalam tahapan pengkajian ya. Jadi masih mencari indentifikasi lokasi mana yang paling memungkinkan untuk menjadi pusat pemerintahan baru," katanya.

Taufik menjelaskan, pembentukan pemerintahan daerah diatur oleh undang-undang, termasuk di dalamnya pemilihan lokasi paling strategis untuk kantor pemerintahan.

"Di situ (undang-undang) ada aturannya bahwa pusat pemerintahan atau induk kota provinsi harus seperti apa," terang Taufik.

Meski begitu, Taufik memaparkan, lokasi yang diharapkan adalah mampu menampung seluruh perkantoran, sehingga tidak terpencar seperti saat ini. Selain itu, harus efisien dan efektif serta mudah diakses masyarakat.

"Hal lainnya, lahan yang digunakan sebagai kantor pemerintahan harus aman dari beragam masalah, salah satunya tidak berpotensi terjadi bencana. Kemudian, tidak memanfaatkan kawasan lindung dan bukan lahan yang salah," pungkasnya.