Mabes Polri Diminta Awasi Proyek Gedung Damkar di Kabupaten Bogor

CIBINONG - Markas Besar Polri diminta untuk mengawasi proyek Pembangunan Gedung Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor tahun anggaran 2018. Karena diduga rawan penyelewengan baik dalam proses penyusunan DED, jasa konsultan pengawasan, serta belanja modal pengadaan gedung. Sehingga berpotensi untuk merugikan negara.

Seperti yang ditemukan Center for Budget Analysis (CBA) dimana ada beberapa kejanggalan yang berpotensi merugikan kerugian negara yaitu, Pertama, terkait Proyek Belanja jasa konsultan penyusunan DED gedung kantor dinas pemadam kebakaran yang dipercayakan kepada PT 4 CK yang beralamat di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dimana anggaran yang dihabiskan mencapai Rp442.612.500.

"Angka ini kelewat mahal untuk jenis pekerjaan di atas, sebenarnya terdapat tawaran yang lebih rendah dari perusahaan lainnya namun digugurkan," ungkap Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman dalam pernyataan tertulis yang dikirimkan ke SINDOnews beberapa waktu lalu.

Kedua, belanja jasa konsultan dan pengawasan yang dijalankan oleh PT AC beralamat di Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp433.367.000.

"Lagi-lagi pihak dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor lebih senang memenangkan perusahaan dengan tawaran kontrak yang tinggi dibandingkan yang lebih efisien," timpal Jajang.

Ketiga, belanja untuk konstruksi gedung. Perusahaan yang beruntung memenangkan proyek ini adalah PT BKN yang beralamat di Ciracas, Jakarta Timur.

"Lagi-lagi ada dalam proyek ini dilihat dari nilai proyek yang disepakati sebesar Rp18.750.400.000. Angka ini menurut kami kelewat mahal, sebenarnya Pemkab Bogor bisa menghemat besar jika mempertimbangkan tawaran dari beberapa perusahaan dengan tawaran yang efisien," ujar Jajang.

Berdasarkan data di atas, diduga ada permainan dalam pelaksanaan pembangunan gedung dinas pemadam kebakaran khusus tahun anggaran 2018. Di mana potensi kebocoran tidak sedikit mencapai Rp1,9 miliar.

"Oleh karena itu, CBA mendorong pihak berwenang khususnya kepolisian untuk menindaklanjuti temuan di atas dengan pengawasan terhadap proyek tersebut," pungkas Jajang.

Ketua Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmatullah yang juga mantan Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB) mengatakan, Penyidik Mabes Polri harus turut mengawasi jalannya proyek tersebut. Agar kalau ditemukan adanya pelanggaran hukum terhadap proyek tersebut bisa langsung diselidiki.

"Ya kita harap agar Mabes Polri turun mengawasi proyek tersebut agar berjalan seperti yang diharapkan," timpalnya.

Sementara Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor H Makmur mengatakan sebaliknya.

Menurut Makmur, proyek tersebut sudah berjalan sesuai prosedur karena melibatkan unsur Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dalam pembuatan DED, jasa konsultan pengawasan, serta belanja modal pengadaan gedung.

"Kalau dari analisa TABG, nilai proyek belanja modal pengadaan gedung masih terlalu murah karena seharusnya nilainya lebih dari itu. Untuk pembuatan DED dan jasa konsultan pun nilainya masih sesuai standar yang digariskan," ujar Makmur kepada SINDOnews.