Benahi 24.000 Rutilahu, Pemda KBB Dapat Kucuran Rp80 M dari APBN

BANDUNG BARAT - Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapatkan kucuran bantuan anggaran dari APBN untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu). Bantuan anggaran itu menjadi angin segar karena masih ada sebanyak 24.000 rutilahu yang butuh penanganan segera dan tidak mungkin hanya ditangani dari APBD kabupaten.

"Masih ada sekitar 24.000 rutilahu di KBB yang perlu bantuan. Kami sudah mengajukan bantuan ke pusat dan tahun ini rencananya akan turun bantuan dari APBN senilai Rp60-80 miliar untuk penanganan rutilahu dari Kementerian PUPR," ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman KBB Rachmat Adang Syafaat kepada SINDOnews, Senin (18/2/2019).

Adang menyebutkan, dengan adanya bantuan itu diharapkan seluruh rutilahu bisa dientaskan dalam waktu lima tahun sesuai dengan target dari Bupati Aa Umbara Sutisna. Dirinya menargetkan dalam setahun ada 6.000 rutilahu yang bisa diperbaiki. Satu rumah mendapatkan alokasi bantuan Rp25 juta. Nominal itu jauh lebih besar dari bantuan yang bersumber dari APBD, yang biasanya antara Rp10-15 juta.

Keterbatasan anggaran di APBD KBB membuat alokasi bantuan untuk rehabilitasi rutilahu setiap tahunnya hanya dianggarkan sekitar Rp2,5 miliar. Oleh sebab itu pihaknya berusaha untuk mencari bantuan dari pusat ataupun swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR), agar ada percepatan perbaikan rutilahu di KBB. Hingga kini tercatat sudah ada 200 rutilahu di 16 kecamatan yang dibangun melalui bantuan dana CSR.

"Bupati melalui kegiatan Forkopimda setiap bulannya selalu melakukan bedah rumah di semua kecamatan. Di minggu ini agenda itu akan digelar di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua, dengan total ada sekitar 60 rutilahu yang akan dibedah," sebutnya.

Bupati Aa Umbara menyebutkan, perbaikan rutilahu menjadi salah satu program prioritas pemerintahannya. Melalui kegiatan "Bandung Barat Lumpaaat Ngariksa Lembur", beserta unsur Forkopimda dirinya terus berkeliling dan melakukan rehabilitasi rutilahu. Persoalan ini harus dituntaskan tanpa mengganggu dana APBD dengan mengoptimalkan peran dari pengusaha untuk memberikan program bantuan CSR.

"Anggaran untuk menyelesaikan rutilahu cukup besar, sementara dalam postur penganggaran APBD juga harus memperhatikan pos pembangunan lain. Sebab itu peran serta dan keterlibatan dunia usaha sangat dibutuhkan karena kalau harus mengandalkan APBD, maka anggaran yang ada tidak akan cukup," tuturnya. (Baca Juga: Ngariksa Lembur, Aa Umbara Menangis Lihat Rumah Warga Hampir Roboh(zik)