Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Anggaran KPPS di Purwakarta Belum Jelas
KPU Purwakarta intensif mempersiapkan semua komponen untuk menghadapi Pemilu 2019. Salah satunya dengan mengonsolidasi personel penyelenggara dan pematangan data pemilih. Foto/SINDOnews/Asep Supiandi
A
A
A
PURWAKARTA - Anggaran untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 di Kabupaten, belum jelas. Sampai saat ini KPU Kabupaten Purwakarta belum dapat kepastian soal biaya operasional di setiap TPS.
“Yang sudah final baru sebatas honorarium personel KPPS dan Linmas. Sementara kebutuhan-kebutuhan lain seperti tenda, kursi atau konsumsi masih belum jelas,”ungkap Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta, Karlan, kepada SINDOnews, Jumat (15/2/2019).
Dia menyebutkan, honorarium Ketua KPPS Rp550.000, anggota KPPS Rp500.000 dan Linmas Rp400.000/orang. Prediksinya, biaya-biaya untuk operasional TPS akan dibuat paket yang di dalamnya bisa menanggulangi kebutuhan tenda, kursi atau pun konsumsi bagi KPPS dan Linmas.
Terkait dengan jumlah TPS, sebelumnya terdata sebanyak 2.634 TPS. Tapi jumlah tersebut kemungkinan berubah karena adanya penambahan 1 TPS di Pondoksalam. Penambahan itu sudah harus dikoordinasikan ke KPU RI, karena akan mempengaruhi pada postur anggaran untuk TPS.
Sementara itu, terkait persoalan loigistik, Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Ahmad Ikhsan menjelaskan, hingga saat ini baru tiba sebanyak surat suara DPR RI dan DPRD masing-masing sebanyak 1.404 dus dan 1.427 DPRD kabupaten. “Setiap dus bersisi 500 lembar surat suara,”terang dia.
Pihaknya belum memastikan kondisi surat suara itu, sebab hal itu akan berbarengan dengan proses pelipatan yang terjadwal pada sekitar Maret 2019. Sementara untuk logistik Pemilu 2019, dalam waktu dekat adalah perakitan kotak suara yang diagendakan pada 18 Februari 2019.
KPU Purwakarta secara intensif terus mempersiapkan semua komponennya untuk menghadapi Pemilu 2019. Salah satunya dengan mengonsolidasi personel penyelenggara melalui pematangan data pemilih.
“Yang sudah final baru sebatas honorarium personel KPPS dan Linmas. Sementara kebutuhan-kebutuhan lain seperti tenda, kursi atau konsumsi masih belum jelas,”ungkap Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta, Karlan, kepada SINDOnews, Jumat (15/2/2019).
Dia menyebutkan, honorarium Ketua KPPS Rp550.000, anggota KPPS Rp500.000 dan Linmas Rp400.000/orang. Prediksinya, biaya-biaya untuk operasional TPS akan dibuat paket yang di dalamnya bisa menanggulangi kebutuhan tenda, kursi atau pun konsumsi bagi KPPS dan Linmas.
Terkait dengan jumlah TPS, sebelumnya terdata sebanyak 2.634 TPS. Tapi jumlah tersebut kemungkinan berubah karena adanya penambahan 1 TPS di Pondoksalam. Penambahan itu sudah harus dikoordinasikan ke KPU RI, karena akan mempengaruhi pada postur anggaran untuk TPS.
Sementara itu, terkait persoalan loigistik, Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Ahmad Ikhsan menjelaskan, hingga saat ini baru tiba sebanyak surat suara DPR RI dan DPRD masing-masing sebanyak 1.404 dus dan 1.427 DPRD kabupaten. “Setiap dus bersisi 500 lembar surat suara,”terang dia.
Pihaknya belum memastikan kondisi surat suara itu, sebab hal itu akan berbarengan dengan proses pelipatan yang terjadwal pada sekitar Maret 2019. Sementara untuk logistik Pemilu 2019, dalam waktu dekat adalah perakitan kotak suara yang diagendakan pada 18 Februari 2019.
KPU Purwakarta secara intensif terus mempersiapkan semua komponennya untuk menghadapi Pemilu 2019. Salah satunya dengan mengonsolidasi personel penyelenggara melalui pematangan data pemilih.
(awd)
Explore More