Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
BOS Belum Turun, Sekolah di KBB Terpaksa Cari Dana Talangan
Sejumlah siswa SMPN 3 Lembang beraktivitas di lingkungan sekolah. Hingga kini dana BOS SMP Triwulan Pertama 2019 belum turun. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A
A
A
BANDUNG BARAT - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP untuk Triwulan Pertama 2019 hingga kini belum turun ke pihak sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung Barat ( KBB) terpaksa mencari dana talangan atau meminjam uang agar operasional sekolah tetap berjalan.
Kepala SMPN 3 Lembang Wawan Kuswandi menyebutkan jika hingga kini dana BOS masih belum turun. Alasan keterlambatan pencairan dirinya belum mengetahui. Yang pasti dana BOS yang belum turun ini adalah untuk bulan Januari dan Februari. Per triwulan dana BOS yang turun ke sekolahnya mencapai besaran sekitar Rp200 juta untuk 1.084 siswa dan operasional lainnya.
"Untuk BOS triwulan pertama memang belum turun. Ya harus diakui itu cukup mengganggu, semoga saja dalam waktu dekat bisa segera turun," ucapnya, Jumat (15/2/2019).
Dia mengatakan, akibat dana BOS belum turun maka dirinya terpaksa mencari dana talangan untuk menutup kebutuhan sekolah. Sebab, pengeluaran biaya-biaya inti seperti gaji bagi 15 guru honorer sekitar Rp18 juta, layanan daya dan jasa seperti listrik serta telepon sebesar Rp5 juta tetap harus dibayar setiap bulannya. Jika sampai akhir bulan ini BOS belum turun juga, pihaknya akan sangat kesulitan untuk memikirkan operasional di bulan Maret.
"Sejauh ini saya minjam ke sana kemari seperti ke koperasi sekolah atau dana talangan lainnya. Penjaminnya, nanti ketika BOS turun maka pinjaman itu baru akan dibayar," sebutnya.
Dikonfirmasi hal ini, Plt Kabid SMP Disdik KBB Dadang A Sapardan mengakui, dana BOS Triwulan Pertama 2019 belum turun. Hak ini cukup membuat pihak sekolah harus berpikir keras mencari dana operasional sementara.
Kuota dana BOS bagi setiap siswa besarannya Rp1 juta dengan mekanisme pencairannya 20%, 40%, 20%, dan 20%. Di KBB tercatat total ada 184 SPM negeri dan swasta termasuk SMP terbuka, namun untuk SMP swasta internasional tertentu ada yang tidak menerima BOS.
"Kami juga berharap agar BOS ini segera turun ke masing-masing sekolah. Kewenangannya memang ada di Provinsi dan Disdik hanya melakukan verifikasi nomor rekening sekolah saja, karena uangnya langsung ke sekolah," jelasnya.
Kepala SMPN 3 Lembang Wawan Kuswandi menyebutkan jika hingga kini dana BOS masih belum turun. Alasan keterlambatan pencairan dirinya belum mengetahui. Yang pasti dana BOS yang belum turun ini adalah untuk bulan Januari dan Februari. Per triwulan dana BOS yang turun ke sekolahnya mencapai besaran sekitar Rp200 juta untuk 1.084 siswa dan operasional lainnya.
"Untuk BOS triwulan pertama memang belum turun. Ya harus diakui itu cukup mengganggu, semoga saja dalam waktu dekat bisa segera turun," ucapnya, Jumat (15/2/2019).
Dia mengatakan, akibat dana BOS belum turun maka dirinya terpaksa mencari dana talangan untuk menutup kebutuhan sekolah. Sebab, pengeluaran biaya-biaya inti seperti gaji bagi 15 guru honorer sekitar Rp18 juta, layanan daya dan jasa seperti listrik serta telepon sebesar Rp5 juta tetap harus dibayar setiap bulannya. Jika sampai akhir bulan ini BOS belum turun juga, pihaknya akan sangat kesulitan untuk memikirkan operasional di bulan Maret.
"Sejauh ini saya minjam ke sana kemari seperti ke koperasi sekolah atau dana talangan lainnya. Penjaminnya, nanti ketika BOS turun maka pinjaman itu baru akan dibayar," sebutnya.
Dikonfirmasi hal ini, Plt Kabid SMP Disdik KBB Dadang A Sapardan mengakui, dana BOS Triwulan Pertama 2019 belum turun. Hak ini cukup membuat pihak sekolah harus berpikir keras mencari dana operasional sementara.
Kuota dana BOS bagi setiap siswa besarannya Rp1 juta dengan mekanisme pencairannya 20%, 40%, 20%, dan 20%. Di KBB tercatat total ada 184 SPM negeri dan swasta termasuk SMP terbuka, namun untuk SMP swasta internasional tertentu ada yang tidak menerima BOS.
"Kami juga berharap agar BOS ini segera turun ke masing-masing sekolah. Kewenangannya memang ada di Provinsi dan Disdik hanya melakukan verifikasi nomor rekening sekolah saja, karena uangnya langsung ke sekolah," jelasnya.
(zik)
Explore More