Upah Sektoral Belum Ditetapkan, Buruh di Jabar Masih Terima Gaji 2018
Arif Budianto
BANDUNG - Ribuan buruh di Jawa Barat saat ini masih menerima Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2018, akibat belum adanya Surat Keputusan (SK) baru besaran UMSK 2019.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Roy Jinto mengatakan, hingga kini ada ribuan buruh di Jabar yang belum menikmati penyesuaian upah UMSK 2019. Sejumlah perusahaan menolak melakukan kenaikan upah, lantaran belum menerima SK UMSK 2019.
"Karena SK UMSK 2019 belum keluar, sehingga kenaikan gaji mereka (perusahaan) masih ditunda. Mereka masih menerima gaji dengan besaran sama seperti tahun lalu," kata Roy seusai diskusi panel upah sektoral di Hotel Lodaya, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019).
Baca Juga:
Untuk diketahui, pada 2018 lalu ada 11 kabupaten/kota di Jabar yang sudah menerapkan UMSK, di antaranya Karawang, Sukabumi, Depok, Subang, dan Indramayu. Angka upah sektoral lebih besar dari upah minimum kota (UMK). Tidak semua daerah bisa menetapkan UMSK. Ini hanya bagi daerah yang memiliki garapan sektor unggulan.
Lebih lanjut Roy mengatakan, pihaknya tidak ingin masalah upah sektoral ini berlarut-larut sehingga buruh menjadi korban. Semestinya, mulai Maret 2019 ini para pekerja sudah bisa menikmati upah sektoral baru.
Menurut Ketua DPD LEM SPSI Jawa Barat M Sidarta, belum munculnya upah sektoral Provinsi Jawa Barat tak lepas dari perbedaan persepsi antarpihak terkait tidak adanya asosiasi sektor. Sementara, asosiasi sektor menjadi salah satu pihak yang mesti diajak berunding.
"Kalau serikat pekerja belum berunding dengan asosiasi sektor, SK belum bisa ditandatangani. Jadi solusinya, Gubernur bisa menunjuk Apindo sebagai perwakilan asosiasi sektor," jelas dia.
(zik)
Berita Terkait
- Pemprov Jabar Resmi Gunakan e-Commerce untuk Belanja Barang dan Jasa
- Pemprov Jabar Bangun 9 Command Center Baru Senilai Rp45 M
- Tak Capai Target, Kepala OPD Pemprov Jabar Bakal Digeser Tahun Ini
- Terowongan Nanjung Sukses Kendalikan Banjir Bandung Selatan
- Perkuat Program Pembangunan, Pemprov Jabar Kukuhkan Dewan Riset Daerah
- Pemprov Matangkan Wacana Pusat Pemerintahan Baru Provinsi Jabar
- 3 Nama di Tangan Presiden, Calon Sekda Jabar Diminta Tak Berambisi Politik
- Pemprov Jabar Apresiasi Kinerja BUMD Migas Hulu Jabar
- Genap 100 Tahun, Gedung Sate Punya Wajah Baru
- Buruh Jabar Tegaskan Tolak Omnibus Law
BACA JUGA
- Plt Gubernur Kepri Tinjau Limbah Minyak Hitam di Wilayah Bintan
- Menpora Targetkan Penyelenggaraan PON 2020 di Papua Tepat Waktu
- Mau Datang ke Pernikahan Mantan? Tonton Temen Kondangan!
- Kisah Guru Honorer: Tinggal di Sekolah hingga Menjadi Pedagang Asongan
- Sehari Korban PSK Anak Wajib Layani 10 Tamu dengan Tarif Rp150 Ribu
- Akui Koalisi Pemerintah Kuat, Demokrat Tetap Dorong Pansus Jiwasraya
- PKS Siap Pasang Badan Tolak Penghapusan Kewajiban Sertifikasi Halal
- BTS Bagikan 9 Foto untuk Single Terbaru, Black Swan
- Pajak hingga Bunga Tinggi, Kilang Dalam Negeri Sulit Kompetitif
- Taiwan Konfirmasi Kasus Pertama Infeksi Virus Wuhan