Upah Sektoral Belum Ditetapkan, Buruh di Jabar Masih Terima Gaji 2018
Arif Budianto
BANDUNG - Ribuan buruh di Jawa Barat saat ini masih menerima Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2018, akibat belum adanya Surat Keputusan (SK) baru besaran UMSK 2019.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Roy Jinto mengatakan, hingga kini ada ribuan buruh di Jabar yang belum menikmati penyesuaian upah UMSK 2019. Sejumlah perusahaan menolak melakukan kenaikan upah, lantaran belum menerima SK UMSK 2019.
"Karena SK UMSK 2019 belum keluar, sehingga kenaikan gaji mereka (perusahaan) masih ditunda. Mereka masih menerima gaji dengan besaran sama seperti tahun lalu," kata Roy seusai diskusi panel upah sektoral di Hotel Lodaya, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019).
Baca Juga:
Untuk diketahui, pada 2018 lalu ada 11 kabupaten/kota di Jabar yang sudah menerapkan UMSK, di antaranya Karawang, Sukabumi, Depok, Subang, dan Indramayu. Angka upah sektoral lebih besar dari upah minimum kota (UMK). Tidak semua daerah bisa menetapkan UMSK. Ini hanya bagi daerah yang memiliki garapan sektor unggulan.
Lebih lanjut Roy mengatakan, pihaknya tidak ingin masalah upah sektoral ini berlarut-larut sehingga buruh menjadi korban. Semestinya, mulai Maret 2019 ini para pekerja sudah bisa menikmati upah sektoral baru.
Menurut Ketua DPD LEM SPSI Jawa Barat M Sidarta, belum munculnya upah sektoral Provinsi Jawa Barat tak lepas dari perbedaan persepsi antarpihak terkait tidak adanya asosiasi sektor. Sementara, asosiasi sektor menjadi salah satu pihak yang mesti diajak berunding.
"Kalau serikat pekerja belum berunding dengan asosiasi sektor, SK belum bisa ditandatangani. Jadi solusinya, Gubernur bisa menunjuk Apindo sebagai perwakilan asosiasi sektor," jelas dia.
(zik)
Berita Terkait
- Gubernur Tawarkan Peluang Investasi USD59 Juta kepada Pengusaha Jepang
- Buruh di KBB juga Tolak Penetapan UMK Berdasarkan PP 78/2015
- Tuntut UMK 2020 Naik 13,2%, Buruh Geruduk DPRD Kota Cimahi
- Kejar Target Pendapatan, Bapenda Jabar Hapus Denda Pajak Ranmor
- PP 78/2015 Gerus Peran Dewan Pengupahan dalam Pembahasan UMK
- Naik 8,51%, UMP Jabar Tahun 2020 Dipatok Rp1.810.351,36
- Rekening Perusahaan Diblokir, Buruh PT Palma Satu Geruduk KPK
- Pemprov Jabar Buka 1.934 Formasi Lowongan CPNS November 2019
- Pemprov Jabar Komitmen Tingkatkan Konsumsi Listrik per Kapita
- BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci Dorong Peserta Optimalkan Layanan e-Channel
BACA JUGA
- Teknologi, Ubah Air Gambut Jadi Air Baku
- Ziarah Bentuk Penghargaan kepada Pahlawan
- Ribuan Pelayat Iringi Kepergian Ulama Kharismatik Palembang
- Isuzu mu-X i-Series Terjual Ratusan Unit, Tahun Depan Siap Beri Kejutan
- Pakaian Bekas Ilegal dari Timor Leste Marak Diselundupkan ke Ngada NTT
- Abipraya Gelar Bimbingan Teknis Mahasiswa Se-Solo Raya
- Tembus Industri Musik, Rheno Poetiray Pilih Mengincarmu
- Pasca-Isu Doping, Dillian Whyte Akan Ramaikan Duel Joshua vs Ruiz Jr
- Trump: Eropa Harus Bayar Lebih Banyak untuk Pengungsi Suriah
- DPR Beberkan Empat Alasan Pilkada Langsung Perlu Dikaji