Buruh Dorong Pemprov Jabar Segera Terbitkan Upah Sektoral
Arif Budianto
BANDUNG - Buruh menuntut pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar segera menerbitkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk menjamin penghidupan yang layak bagi para buruh.
Ketua DPD LEM SPSI Jawa Barat M Sidarta mengatakan, setiap warga negara yang bekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak. Hak itu juga yang mestinya didapat para pekerja melalui UMSK.
"Pemerintah berkewajiban melindungi warga negaranya yang lemah. Upah minimum sektoral juga menjadi tanggung jawab pemerintah agar buruh mendapat penghidupan yang layak," kata M Sidarta dalam Diskusi Panel UMSK 2019 di Hotel Lodaya, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019).
Baca Juga:
Pihaknya berharap, Pemprov Jabar segera menyelesaikan UMSK sebelum pilpres. Dia mencontohkan, UMSK DKI Jakarta telah selesai. Artinya, harus ada komitmen bersama untuk segera menyelesaikan upah sektoral.
Sementara itu, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Asep Hendra Maulana mengatakan, ada beberapa variabel yang harus dipenuhi untuk menerbitkan upah sektoral. Misalnya UMSK hanya untuk perusahaan skala besar. Karena, terkadang perusahaan kecil akan terbebani.
"Juga harus dilihat pertumbuhan nilai tambah atau PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), karena PDRB ini berbeda tiap daerah. Tapi memang yang jadi masalah, kalau tahun lalu ada upah sektoral, tahun ini nggak ada, nanti akan menjadi masalah," beber dia.
Apindo, kata dia, pada prinsipnya tidak antipati. Pihaknya ingin duduk bersama untuk menemukan UMSK. Tapi kadang ada kebijakan yang dibuat dengan paksa, "Sehingga pengusaha mau nggak mau harus mengikuti."
(zik)
Berita Terkait
- Gubernur Tawarkan Peluang Investasi USD59 Juta kepada Pengusaha Jepang
- Buruh di KBB juga Tolak Penetapan UMK Berdasarkan PP 78/2015
- Tuntut UMK 2020 Naik 13,2%, Buruh Geruduk DPRD Kota Cimahi
- Kejar Target Pendapatan, Bapenda Jabar Hapus Denda Pajak Ranmor
- PP 78/2015 Gerus Peran Dewan Pengupahan dalam Pembahasan UMK
- Naik 8,51%, UMP Jabar Tahun 2020 Dipatok Rp1.810.351,36
- Rekening Perusahaan Diblokir, Buruh PT Palma Satu Geruduk KPK
- Pemprov Jabar Buka 1.934 Formasi Lowongan CPNS November 2019
- Pemprov Jabar Komitmen Tingkatkan Konsumsi Listrik per Kapita
- BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci Dorong Peserta Optimalkan Layanan e-Channel
BACA JUGA
- Pakaian Bekas Ilegal dari Timor Leste Marak Diselundupkan ke Ngada NTT
- Abipraya Gelar Bimbingan Teknis Mahasiswa Se-Solo Raya
- Pasca-Isu Doping, Dillian Whyte Akan Ramaikan Duel Joshua vs Ruiz Jr
- DPR Beberkan Empat Alasan Pilkada Langsung Perlu Dikaji
- Ahok Jadi Direksi BUMN, PKS: Monggo Saja tapi Harus Konsisten
- Menkeu: Belanja APBN Awal Tahun Mampu Menstimulus Pertumbuhan Ekonomi
- Taat Bayar Pajak Langkah Awal Pembangunan
- Hyundai Berencana Investasi Mobil Listrik Sebesar Rp14 Triliun
- Di Rapimnas Golkar, Airlangga Singgung Kesepakatannya dengan Bamsoet
- Mardani Sebut Hubungan PKS dengan Nasdem Sudah Nyambung