Buruh Dorong Pemprov Jabar Segera Terbitkan Upah Sektoral
Arif Budianto
BANDUNG - Buruh menuntut pemerintah dalam hal ini Pemprov Jabar segera menerbitkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk menjamin penghidupan yang layak bagi para buruh.
Ketua DPD LEM SPSI Jawa Barat M Sidarta mengatakan, setiap warga negara yang bekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak. Hak itu juga yang mestinya didapat para pekerja melalui UMSK.
"Pemerintah berkewajiban melindungi warga negaranya yang lemah. Upah minimum sektoral juga menjadi tanggung jawab pemerintah agar buruh mendapat penghidupan yang layak," kata M Sidarta dalam Diskusi Panel UMSK 2019 di Hotel Lodaya, Kota Bandung, Kamis (14/2/2019).
Baca Juga:
Pihaknya berharap, Pemprov Jabar segera menyelesaikan UMSK sebelum pilpres. Dia mencontohkan, UMSK DKI Jakarta telah selesai. Artinya, harus ada komitmen bersama untuk segera menyelesaikan upah sektoral.
Sementara itu, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Asep Hendra Maulana mengatakan, ada beberapa variabel yang harus dipenuhi untuk menerbitkan upah sektoral. Misalnya UMSK hanya untuk perusahaan skala besar. Karena, terkadang perusahaan kecil akan terbebani.
"Juga harus dilihat pertumbuhan nilai tambah atau PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), karena PDRB ini berbeda tiap daerah. Tapi memang yang jadi masalah, kalau tahun lalu ada upah sektoral, tahun ini nggak ada, nanti akan menjadi masalah," beber dia.
Apindo, kata dia, pada prinsipnya tidak antipati. Pihaknya ingin duduk bersama untuk menemukan UMSK. Tapi kadang ada kebijakan yang dibuat dengan paksa, "Sehingga pengusaha mau nggak mau harus mengikuti."
(zik)
Berita Terkait
- Pemprov Jabar Resmi Gunakan e-Commerce untuk Belanja Barang dan Jasa
- Pemprov Jabar Bangun 9 Command Center Baru Senilai Rp45 M
- Tak Capai Target, Kepala OPD Pemprov Jabar Bakal Digeser Tahun Ini
- Terowongan Nanjung Sukses Kendalikan Banjir Bandung Selatan
- Perkuat Program Pembangunan, Pemprov Jabar Kukuhkan Dewan Riset Daerah
- Pemprov Matangkan Wacana Pusat Pemerintahan Baru Provinsi Jabar
- 3 Nama di Tangan Presiden, Calon Sekda Jabar Diminta Tak Berambisi Politik
- Pemprov Jabar Apresiasi Kinerja BUMD Migas Hulu Jabar
- Genap 100 Tahun, Gedung Sate Punya Wajah Baru
- Buruh Jabar Tegaskan Tolak Omnibus Law
BACA JUGA
- Akui Koalisi Pemerintah Kuat, Demokrat Tetap Dorong Pansus Jiwasraya
- PKS Siap Pasang Badan Tolak Penghapusan Kewajiban Sertifikasi Halal
- BTS Bagikan 9 Foto untuk Single Terbaru, Black Swan
- Pajak hingga Bunga Tinggi, Kilang Dalam Negeri Sulit Kompetitif
- Taiwan Konfirmasi Kasus Pertama Infeksi Virus Wuhan
- Tidak Mungkin Dalam Waktu Dekat Ibu Kota Akan Bisa Pindah
- Baharudin Mengaku Baru Satu Kali Lakukan Aksi Remas Bokong
- Kemenpan RB Sebut 118.000 PNS Pusat Akan Dipindah ke Ibu Kota Baru
- Kisah Ibrahim bin Adham yang Bertobat karena Burung Gagak
- Begini Upaya DKI Atasi Kelangkaan Cabai