Bentuk Quick Response, Pemkab Majalengka Lakukan Ini
A
A
A
MAJALENGKA - Sejumlah langkah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Majalengka menjelang dibentuknya Quick Response. Selain penyediaan perlengkapan, Dinas juga melakukan sejumlah upaya dari sisi teknis.
"Kami mencoba mengadopsi program serupa yang sudah ada lebih dulu. Kami juga sharing dengan daerah-daerah lain yang sudah menerapkan Quick Response itu," kata Kabid Informasi Diskominfo Kabupaten Majalengka Rachmat Kartono di ruang kerjanya, Jalan Pangeran Muhammad KM 5, Simpereum, Cigasong, Majalengka, Rabu (13/2/2049).
Selain itu, persiapan dari sisi sarana juga terus dilakukan. Namun, dalam hal sarana, jelas dia, ada sedikit gangguan setelah ruangan yang dipersiapkan untuk program itu sempat diterjang banjir belum lama ini.
"Rencana ini dari bulan Desember. Sekarang sedang berproses. Sudah ada ruangan, tapi sedikit terganggu, karena kejadian kemarin. Perangkat sedang kami urus," papar dia.
Sementara, program Quick Response dicanangkan untuk lebih mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Dengan adanya program itu, laporan dari masyarakat tidak lagi bersifat parsial seperti yang selama ini terjadi.
"Menyikapi kondisi keadaan terdahulu dan kini, masyarakat butuh pelayanan yang cepat. Selama ini sifatnya parsial. Kita coba berinovasi, disatukan. Nanti laporan, aduan apa pun masuk ke kita untuk kemudian diteruskan ke pihak-pihak terkait," papar dia.
Dia berharap, program ini bisa dimulai pada Maret 2019. "Nanti sambil berjalan, tentunya akan ada evaluasi, apa saja yang perlu ditingkatkan," ujarnya. (Baca Juga: Jabar Quick Response Terima Hampir 40 Ribu Pengaduan(zik)
"Kami mencoba mengadopsi program serupa yang sudah ada lebih dulu. Kami juga sharing dengan daerah-daerah lain yang sudah menerapkan Quick Response itu," kata Kabid Informasi Diskominfo Kabupaten Majalengka Rachmat Kartono di ruang kerjanya, Jalan Pangeran Muhammad KM 5, Simpereum, Cigasong, Majalengka, Rabu (13/2/2049).
Selain itu, persiapan dari sisi sarana juga terus dilakukan. Namun, dalam hal sarana, jelas dia, ada sedikit gangguan setelah ruangan yang dipersiapkan untuk program itu sempat diterjang banjir belum lama ini.
"Rencana ini dari bulan Desember. Sekarang sedang berproses. Sudah ada ruangan, tapi sedikit terganggu, karena kejadian kemarin. Perangkat sedang kami urus," papar dia.
Sementara, program Quick Response dicanangkan untuk lebih mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Dengan adanya program itu, laporan dari masyarakat tidak lagi bersifat parsial seperti yang selama ini terjadi.
"Menyikapi kondisi keadaan terdahulu dan kini, masyarakat butuh pelayanan yang cepat. Selama ini sifatnya parsial. Kita coba berinovasi, disatukan. Nanti laporan, aduan apa pun masuk ke kita untuk kemudian diteruskan ke pihak-pihak terkait," papar dia.
Dia berharap, program ini bisa dimulai pada Maret 2019. "Nanti sambil berjalan, tentunya akan ada evaluasi, apa saja yang perlu ditingkatkan," ujarnya. (Baca Juga: Jabar Quick Response Terima Hampir 40 Ribu Pengaduan(zik)