Optimalkan CSR , Ridwan Kamil: Pembangunan Tak Harus dengan APBD

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggandeng perusahaan-perusahaan untuk mendukung program-program pembangunan di provinsi yang dipimpinnya melalui program corporate social responsibility (CSR).

Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengatakan, kerja sama Pemprov Jabar dan perusahaan merupakan perwujudan teori pentahelix yang sejalan dengan era birokrasi dinamis yang tengah diterapkannya saat ini di mana pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah.

"Inilah teori membangun tidak harus dengan APBD, tetapi dengan teori pentahelix. ABGCM, yaitu academy, bussiness, government, community, dan media," jelas Emil dalam kegiatan Corporate Communications, Social Responsibility, and Security Executive Forum Astra International di Menara Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Emil melanjutkan, melalui sinergitas Pemprov Jabar dan perusahaan tersebut, pihak perusahaan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan dirinya selaku Gubernur Jabar sebelum menyalurkan dana CSR-nya.

"Nanti Gubernur deteksi dulu ada masalah apa di Jabar? Supaya jangan asal habis anggaran, tapi tidak efektif," katanya.

Lebih jauh Emil mengatakan, Provinsi Jabar merupakan provinsi strategis, baik dipandang dari sisi bisnis hingga politik sekalipun. Bahkan, sekitar 60 persen pelaku bisnis di Indonesia berebut pangsa pasar provinsi berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa ini. "Jawa Barat punya banyak keuntungan bagi para investor, di antaranya dekat dengan Jakarta," ujarnya.

Meski begitu, Emil mengharapkan adanya keadilan dalam pembagian hasil pajak. Pasalnya, kata Emil, seringkali pajak perusahaan dibayarkan di Jakarta, sementara perusahaan berproduksi di Jabar. Kondisi tersebut berdampak terhadap angka gini rasio.

"Laju ekonomi di Jawa Barat selalu bagus, rata-rata selalu di atas nasional setiap tahunnya. Akan tetapi angka gini rasio agak besar, sehingga terdapat banyak ketimpangan," katanya.

Kurikulum SMK Akan Dirombak

Dalam kesempatan itu, Emil pun berencana merombak kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dinilainya tidak sejalan kebutuhan ekonomi saat ini. Apalagi, kata Emil, SMK kini menjadi salah satu penyumbang pengangguran terbesar di Jabar.

Perombakan kurikulum SMK ini bertujuan agar lulusannya bisa terserap industri atau perusahaan. Nantinya, kata Emil, kurikulum SMK di Jabar akan menerapkan pola kemitraan dengan beberapa perusahaan, seperti PT Astra Internasional.

"Nanti akan dijadikan kemitraan, jadi asetnya milik pemprov, gurunya digaji pemprov, anak-anaknya disubsidi pemprov, tapi kurikulumnya nanti kurikulum Astra, nanti kurikulumnya kurikulum Indofood, dan seterusnya," terang Emil.

Pola kemitraan tersebut, kata Emil, merupakan perwujudan metode teaching factory (TEFA), yakni metode pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis.

"TEFA dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya, untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen," pungkas Emil.