alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

P3K Dinilai Rugikan Guru Honorer dan Bebani Pemda

Agung Bakti Sarasa
P3K Dinilai Rugikan Guru Honorer dan Bebani Pemda
Politisi PKS Haru Shuandaru mengkritisi kebijakan P3K karena dinilai merugikan guru honorer dan membebani pemerintah daerah. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa

BANDUNG - Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat Haru Shuandaru mendesak pemerintah merevisi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) karena dinilai merugikan guru honorer sekaligus membebani anggaran daerah.

Haru menyatakan, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49/2018 tentang Manajemen P3K dan Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2018 itu, belum mengakomodasi harapan guru honorer untuk bekerja sebagai P3K. Padahal, banyak guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun lamanya.

"P3K ini belum bisa menjawab kebutuhan guru honorer. Saya mendengarkan aspirasi mereka. Mereka masih merasa belum terakomodasi, baik dari kuotanya maupun persyaratan yang begitu banyak," kata Haru di Balai Sartika (Bikasoga), Jalan Suryalaya, Kota Bandung, Selasa (12/2/2019).



P3K Dinilai Rugikan Guru Honorer dan Bebani Pemda

Tidak hanya itu, Haru yang juga Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah (TPPW) PKS Jabar dan Sekretaris Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) Jagar ini, menyebut, kebijakan P3K juga tidak mengakomodasi harapan guru honorer untuk mendapatkan jenjang karier jelas. "Begitupun besaran honornya," ujar dia.

Ironisnya, tutur Haru, kebijakan tersebut juga ujungnya malah membebani pemerintah daerah. Pasalnya, meskipun pemerintah pusat yang menentukan rekrutmen hingga kuota P3K, namun beban honor P3K menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurut Haru, pemerintah pusat seharusnya berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah terkait proses rekrutmen, terutama kuota P3K yang dibutuhkan sesuai kemampuan anggaran daerah masing-masing.

Dia mencontohkan, di Kota Bandung, kuota P3K-nya hanya untuk 313 orang, sedangkan jumlah guru honorer lebih dari 1.500 orang. Sehingga, masih sangat banyak guru honorer yang belum terakomodasi.

"Kalau mau pusat menentukan kuota, silakan pusat yang bayar. Tapi kalau menyerahkan kepada daerah, biar daerah juga ikut menentukan kuotanya. Karena kami juga ingin meyelesaikan masalah guru honorer di kota kami. Itu yang saya kira belum terakomodasi di PP 49 tahun 2018," tutur Haru.

Haru mengungkapkan, banyaknya keluhan terkait PP 49/2018 dan UU ASN tentang P3K membuat para guru honorer menjadi skeptis dengan dua kebijakan tersebut. Bahkan, kebijakan tersebut dinilai sebagai akal-akalan pemerintah untuk menyiasati persoalan anggaran yang terbatas.

"Tampaknya pemerintah pusat ini (dihadapkan) masalah ketersediaan dana, ini berat sehingga peraturannya dibikin sulit. Jadi seperti perusahaan, merekrut buruh di sebuah perusahaan. Jadi banyak upaya ngeles yang kita lihat," ungkap dia.

"Mestinya ini bukan antara perusahaan dengan buruhnya, ini antarnegara dengan warganya. Mereka (guru honorer) itu kan ingin mendapat apresiasi, mendapatkan perhatian ada jenjang karier dan kesejahteraan," tandas Haru.

Haru menambahkan, pihaknya akan mengupayakan revisi PP 49 tahun 2018 dan UU ASN Tahun tentang P3K agar harapan dan keinginan guru honorer terpenuhi.

"Kami akan komunikasikan dengan teman-teman di DPRI RI supaya Undang Undang ASN ini kita tinjau lagi. Setelah uji coba selama dua tahun perlu kita cek lagi. Kemudian PP 49 2018 juga kita tinjau, tapi saya minta nanti saja setelah pilpres selesai. Baru kita bicara soal PP 49 tahun 2018 supaya keberpihakan kepada guru honorer lebih kuat dengan situasi politik yang baru," pungkas dia.



(awd)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif