Dedi Mulyadi Anggap Isu Kebocoran Anggaran Lagu Lama
A
A
A
PURWAKARTA - Keua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai isu kebocoran anggaran yang diembuskan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto, lagu lama.
Isu tersebut telah beradar sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Pak Prabowo menyampaikan APBN bocor-bocor bukan hanya sekarang. Di era kepemerintahan pak SBY, pak Prabowo sudah menyampaikan bocor dan bocor. Jadi tidak hanya sekarang, itu lagu lama,” kata Dedi, Senin (11/2/2019).
Dedi pun meminta Prabowo menjelaskan secara detail kepada publik terkait isu kebocoran anggaran yang kerap disampaikan ke masyarakat di setiap kampanyenya.
“Setiap tahun ada audit APBN dan APBD. Nah sisi kebocoran itu di mana? Harus ditunjukin dong. Kebocoran ini di kementerian mana, di lembaga mana, dan di kabupaten mana? Kalau kebocoran anggaran di kabupaten A misalnya, yang bertanggung jawab bupati. Bupati itu ada pemeriksa, auditor, BPK di wilayah masing-masing,” ujar mantan Bupati Purwakarta dua periode ini.
Jika isu tersebut ternyata benar terjadi di daerah, tutur Dedi, tidak serta merta kebocoran anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Presiden. “Jangan-jangan bupati wali kotanya pendukung Pak Prabowo. Jadi harus jelas, provinsi mana, audit tahun berapa,” tutur Dedi.
Selain itu, lanjut Dedi, selama ini presiden tidak mungkin memonopoli penggunaan APBN. “Yang bertanggung jawab secara langsung dia itu adalah di lembaga kepresidenan. Tetapi secara institusional sebagai kepala pemerintahan, Presiden memang bertanggung jawab terhadap seluruh postur APBN itu. Tapi, tanggung jawab didelegelasikan. Ada yang tanggung jawabnya menteri, dirjen, direktur, gubernur, bupati, wali kota hingga kepala desa,” ungkap dia.
Sebelumnya Prabowo menyampaikan dugaan telah terjadi markup sejumlah proyek yang menyebabkan terjadi kebocoran anggaran hingga mencapai Rp500 triliun.
Dugaan itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di hall Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).
Isu tersebut telah beradar sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Pak Prabowo menyampaikan APBN bocor-bocor bukan hanya sekarang. Di era kepemerintahan pak SBY, pak Prabowo sudah menyampaikan bocor dan bocor. Jadi tidak hanya sekarang, itu lagu lama,” kata Dedi, Senin (11/2/2019).
Dedi pun meminta Prabowo menjelaskan secara detail kepada publik terkait isu kebocoran anggaran yang kerap disampaikan ke masyarakat di setiap kampanyenya.
“Setiap tahun ada audit APBN dan APBD. Nah sisi kebocoran itu di mana? Harus ditunjukin dong. Kebocoran ini di kementerian mana, di lembaga mana, dan di kabupaten mana? Kalau kebocoran anggaran di kabupaten A misalnya, yang bertanggung jawab bupati. Bupati itu ada pemeriksa, auditor, BPK di wilayah masing-masing,” ujar mantan Bupati Purwakarta dua periode ini.
Jika isu tersebut ternyata benar terjadi di daerah, tutur Dedi, tidak serta merta kebocoran anggaran tersebut menjadi tanggung jawab Presiden. “Jangan-jangan bupati wali kotanya pendukung Pak Prabowo. Jadi harus jelas, provinsi mana, audit tahun berapa,” tutur Dedi.
Selain itu, lanjut Dedi, selama ini presiden tidak mungkin memonopoli penggunaan APBN. “Yang bertanggung jawab secara langsung dia itu adalah di lembaga kepresidenan. Tetapi secara institusional sebagai kepala pemerintahan, Presiden memang bertanggung jawab terhadap seluruh postur APBN itu. Tapi, tanggung jawab didelegelasikan. Ada yang tanggung jawabnya menteri, dirjen, direktur, gubernur, bupati, wali kota hingga kepala desa,” ungkap dia.
Sebelumnya Prabowo menyampaikan dugaan telah terjadi markup sejumlah proyek yang menyebabkan terjadi kebocoran anggaran hingga mencapai Rp500 triliun.
Dugaan itu disampaikan Prabowo saat berpidato di acara HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di hall Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).
(awd)