alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Elemen Warga Bogor Minta Kejati Usut Dugaan Korupsi di PUPR TA 2017

SM Said
Elemen Warga Bogor Minta Kejati Usut Dugaan Korupsi di PUPR TA 2017
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GMBI Kabupaten Bogor bersama Elemen Pemuda Nasional (Pemnas) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Kamis (7/2/2019). Foto Ist

BOGOR - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GMBI Kabupaten Bogor bersama Elemen Pemuda Nasional (Pemnas) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Kamis (7/2/2019). Mereka menuntut agar aparat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan jajarannya di Kabupaten Bogor segera mengusut kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Bogor tahun anggaran 2017.
Elemen Warga Bogor Minta Kejati Usut Dugaan Korupsi di PUPR TA 2017
Aksi elemen masyarakat Bogor ini diwarnai dengan pembentangan pamflet dan poster desakan pemberantasan korupsiĀ di Bumi Tegar Beriman dan pembakaran ban di depan Kantor Dinas PUPR. Sehingga aksi mereka mendapat pengawalan ketat dari anggota Satpol PP Kabupaten Bogor dan aparat Polres Bogor.

"Saya minta aparat kejaksaan mulai dari Kejari Cibinong hingga Kejati Jawa Barat bisa turun tangan mengusut kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR tahun anggaran 2017," kata Koordinator Aksi Sandi M Ilham dalam keterangannya kepada SINDOnews, Kamis (7/2/2019).

Ilham mengaku aksi unjuk rasa ini kali kedua dilakukan setelah beberapa hari kemarin, aksiĀ  mereka tidak ditanggapai Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk membuka hasil audit anggaran tahun 2017 yang diduga terdapat dugaan korupsi mencapai miliaran rupiah.



"Kami sebagai elemen masyarakat yang mempunyai fungsi kontrol pemerintahan daerah mendesak aparat kejaksaan dan kepolisian untuk segera bertindak mengusut dugaan korupsi di Dinas PUPR," timpalnya.

Sandi pun mengaku akan kembali melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar hingga tuntutan untuk memeriksa oknum - oknum di Dinas PUPR yang diduga telah menyelewengkan anggaran ataupun mengetahui dugaaan korupsi anggaran tersebut segera dilaksanakan.

"Kami akan terus melakukan unjuk rasa hingga pihak aparat kejaksaan maupun kepolisian memeriksa pejabat terkait yang diduga mengetahui dugaan korupsi tersebut," pungkas Sandi.



(sms)